Gowa, ERANASIONAL.COM – Penyidikan kasus dugaan korupsi, gratifikasi, pungutan liar (pungli), hingga pemerasan dalam proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terus bergulir.
Dalam perkembangan terbaru, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polresta Gowa menggeledah kantor PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) di Mall GTC GA 9 Nomor 1B, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar.
Penggeledahan dilakukan pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 14.00 WITA. Kegiatan tersebut dipimpin Kasat Reskrim Polresta Gowa AKP Muhailis Haeruddin.
Muhailis turun langsung bersama Kanit Tipidkor, Kanit Tipidter Satreskrim Polresta Gowa, serta sejumlah penyidik.
Personel Unit Sabhara juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya penggeledahan.
Dari lokasi, polisi membawa sejumlah dokumen yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah.
Dokumen tersebut di antaranya perjanjian jual beli dan berkas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
“Kami jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 sekitar jam 14.00 WITA telah dilakukan penggeledahan dan atau penyitaan barang bukti di kantor PT GMTD Kota Makassar, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,” ujar Muhailis kepada wartawan.
Menurut Muhailis, dokumen yang disita diperlukan untuk menelusuri dugaan aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana sosial masyarakat yang diduga digunakan untuk kepentingan tertentu.
“Dalam penggeledahan ini kami mengambil atau menyita barang bukti berupa perjanjian jual beli dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan PPJB tersebut untuk menguatkan aliran dana CSR ataupun dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Temukan Transaksi Tanah Rp3 Miliar
Dari pemeriksaan terhadap dokumen tersebut, penyidik menemukan petunjuk mengenai transaksi pembelian tanah yang berkaitan dengan seorang pria berinisial MB.
“Berkas tersebut atas nama berinisial MB dan menunjuk satu lokasi yang dibeli dengan menggunakan dana hasil CSR tersebut,” ungkap Muhailis.
Tanah yang dimaksud berada di kawasan perumahan Waterfront, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu kompleks perumahan kelas atas.
Meski lahan telah tersedia, polisi menyebut belum terdapat bangunan yang berdiri di atas objek tersebut.
“Objeknya ada, tapi bangunan belum ada,” jelasnya.
Nilai jual tanah itu diperkirakan mencapai Rp3 miliar. Namun, pembayaran tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui skema cicilan.
“Nilai transaksi atau nilai jual objek itu kurang lebih Rp3 miliar, namun dibeli dalam bentuk cicilan,” kata Muhailis.
Berdasarkan hasil penelusuran sementara, pembayaran dilakukan secara bertahap sejak November 2025 hingga April 2026.
Dalam perkembangannya, pembayaran tersebut disebut mengalami tunggakan hingga pihak pengembang mengeluarkan surat peringatan (SP).
“Kurang lebih beberapa kali angsuran dan sekarang sudah menunggak atau mendapat SP dari pihak developer,” ujarnya.
Besaran dana yang telah dibayarkan untuk pembelian tanah tersebut masih dihitung oleh penyidik.
“Totalnya tadi kami masih menghitung ulang untuk memberikan kepastian berapa jumlah uang yang masuk berkaitan dengan objek tersebut,” tutur Muhailis.
Diduga Ada Dana CSR untuk Uang Muka
Selain menelusuri nilai transaksi, polisi juga mendalami sumber dana yang digunakan untuk pembayaran uang muka atau down payment (DP) tanah tersebut.
Muhailis menyebut keterangan sejumlah saksi mengarah pada dugaan adanya penggunaan dana CSR untuk membayar uang muka pembelian lahan.
“Berdasarkan keterangan saksi, lahan untuk pembangunan rumah di dalam perumahan elit tersebut dibayarkan menggunakan dana CSR atas orang tertentu agar dijadikan uang DP untuk diberikan ke lelaki berinisial MB sebagai pemiliknya,” ungkapnya.
Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyidik melakukan penggeledahan di kantor GMTD.
Polisi menduga transaksi tanah tersebut memiliki keterkaitan dengan aliran dana CSR yang tengah ditelusuri dalam perkara.
“Ini karena hasil dari pemeriksaan dan pengembangan memang mengungkap fakta bahwa ada transaksi atas objek tanah dengan menggunakan dana CSR,” kata Muhailis.
Nama Ketua Kadin Gowa hingga Bupati Diperiksa
Perkara ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana yang sebelumnya ditangani Polresta Gowa, termasuk perkara yang berkaitan dengan mantan pejabat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Gowa.
Sejumlah pihak telah dimintai keterangan dalam proses pengembangan perkara. Salah satunya Ketua Kadin Gowa Ardiansyah serta seorang saksi berinisial RP.
Ardiansyah sebelumnya bahkan dijemput penyidik Tipidkor Polresta Gowa di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, setelah pulang dari luar negeri. Ia kemudian dibawa ke Gowa untuk menjalani pemeriksaan.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik disebut melontarkan sekitar 60 pertanyaan kepada Ardiansyah. Meski demikian, hingga saat ini statusnya masih sebagai saksi.
Sementara itu, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang juga sebelumnya telah menjalani pemeriksaan penyidik sebagai bagian dari pendalaman perkara.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan hubungan antara MB dengan Ardiansyah maupun Bupati Gowa, Muhailis belum memberikan penjelasan lebih jauh.
“Ini masih kami dalami,” ujarnya.
Penyidik masih mencocokkan keterangan dari berbagai pihak dengan dokumen serta fakta yang ditemukan selama proses penyidikan.
Polisi Bersiap Gelar Perkara
Muhailis menegaskan, seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengungkap secara utuh perkara dugaan korupsi, gratifikasi, pungli dan pemerasan yang berkaitan dengan pengurusan PBG.
“Dan termasuk pemerasan,” tegasnya.
Menurut dia, pemeriksaan terhadap sejumlah pihak memiliki keterkaitan dalam rangka mengungkap rangkaian peristiwa sejak awal hingga perkembangan terbaru.
“Iya, ini berkaitan semua. Artinya, untuk memfaktakan dari kejadian awal sampai saat ini dan mengungkap adanya tersangka baru dari perkara Kadis Perkim tersebut,” kata Muhailis.
Kendati demikian, polisi belum menyimpulkan keterlibatan pihak-pihak yang namanya muncul dalam pemeriksaan.
Penyidik masih menguji seluruh keterangan saksi dan alat bukti yang telah dikumpulkan.
Setelah proses pendalaman dinilai cukup, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Setelah kami faktakan, tindak lanjut pasti ada gelar perkara,” ujarnya.
Saat ditanya apakah gelar perkara tersebut berpotensi mengarah pada penetapan tersangka baru, Muhailis memberikan jawaban singkat.
“Menuju ke situ,” katanya.
Terkait dugaan adanya pihak tertentu yang meminta pembelian tanah tersebut, polisi juga belum memberikan kesimpulan.
“Masih kami dalami,” tegas Muhailis.
Kini, dokumen transaksi tanah atas nama MB yang disita dari kantor GMTD tengah dianalisis penyidik.
Polisi masih menelusuri aliran dana, hubungan antar pihak, serta kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. []
Tinggalkan Balasan