Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) menangguhkan sementara hingga mencabut hak bantuan sosial (bansos) bagi 1.494.652 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara nasional.
Langkah tegas ini diambil Kemensos setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi transaksi judi online (judol) pada rekening para penerima manfaat tersebut.
Dampak dari pengetatan seleksi ini juga dirasakan di daerah. Di Kota Pekalongan saja, ribuan warga terpaksa gigit jari karena namanya mendadak dicoret dari daftar penerima bansos.
Kepala DinsosP2KB Kota Pekalongan, Sriyana, mengungkapkan bahwa tahun ini Kemensos memberlakukan verifikasi yang sangat ketat bagi seluruh KPM, terutama yang berkaitan dengan aktivitas judol.
“Data sementara hingga saat ini, ada 3.280 KPM di Kota Pekalongan yang dicoret karena terindikasi judi online. Jumlah ini cukup besar dan lumayan banyak,” kata Sriyana saat ditemui Eranasional di Halaman Pemkot Pekalongan, Jumat (4/9/2026).
Ia menjelaskan, sebagian besar kasus di Kota Pekalongan terjadi karena rekening penerima bansos dipakai oleh yang bersangkutan sendiri maupun anaknya untuk bertransaksi judi digital.
Berbeda dengan kasus viral di Kabupaten Pekalongan yang melibatkan penyalahgunaan identitas orang lain, Sriyana mengatakan sejauh ini belum menemukan kasus korban pencatutan data di wilayahnya.
Meski demikian, pihak Kemensos tetap memberikan ruang bagi warga yang merasa tidak melakukan transaksi haram tersebut untuk mengajukan proses sanggahan atau reaktivasi.
“Sampai hari ini baru ada 3 orang yang mengajukan penyanggahan. KPM dapat mengajukan klarifikasi melalui pendamping sosial selama data belum dinonaktifkan secara permanen,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat sendiri belum menerbitkan aturan spesifik terkait batas waktu pengajuan sanggah secara nasional, sehingga daerah sifatnya hanya menampung dan meneruskan klarifikasi ke Kemensos.
“Jika KPM yang dicoret tidak mengajukan sanggahan, maka namanya resmi dihapus tanpa ada peserta pengganti, sampai ada pembaruan data berikutnya dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Selain isu judi online, Sriyana menambahkan bahwa persoalan penetapan desil (tingkat kesejahteraan 1–4) juga kerap menjadi perhatian penerima bansos, di mana pihaknya hanya bertugas menyalurkan data ke pusat. (em-aha)
Tinggalkan Balasan