Rainier menegaskan seluruh SPBU diminta memperketat pemeriksaan kendaraan sebelum melayani pembelian BBM subsidi.
“Kami minta SPBU tegas memeriksa kendaraan, apakah ada tangki modifikasi atau bak tak standar pada truk. Sesuai edaran Pemprov Sulsel, pelaku seperti ini tidak boleh dilayani,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat yang merasa QR Code miliknya disalahgunakan oleh pihak lain agar segera melakukan peremajaan (refresh) barcode.
Masyarakat juga dapat menghubungi contact center Pertamina 135 maupun kanal media sosial resmi Pertamina untuk mendapatkan panduan penanganan.
Pertamina Bantah Ada Kelangkaan BBM dan LPG
Terkait antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU, Rainier memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan BBM dan LPG di Makassar.
Ia menyebut peningkatan permintaan dari sektor logistik dan pariwisata menjadi salah satu faktor yang memicu kepadatan di sejumlah SPBU.
Kondisi tersebut kemudian semakin diperparah oleh beredarnya informasi yang tidak benar mengenai potensi kenaikan harga BBM dan LPG.
“Stok BBM dan LPG di Makassar sebenarnya tidak ada kekurangan pasokan. Namun timbul panic buying karena beredar isu tidak benar bahwa harga BBM atau LPG akan naik. Kami minta masyarakat tidak terpancing hoaks,” jelas Rainier.
Untuk mengurai antrean, Pertamina berencana menambah jam operasional di sejumlah SPBU.
Koordinasi juga dilakukan bersama Satgas lintas sektoral, Kepolisian, serta Dinas Perhubungan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyurati Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk mengusulkan penambahan kuota alokasi BBM dan LPG bersubsidi hingga akhir 2026.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan energi bersubsidi sekaligus meredam antrean dan mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. []
Tinggalkan Balasan