5 Parpol Kepung Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, Wacana Pemakzulan Bergulir

Tapteng, ERANASIONAL.COM -Suhu politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, memanas.

Lima partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Tapteng secara terbuka menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Tapteng Masinton Pasaribu.

Desakan tersebut muncul setelah lima parpol mengaku kecewa terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang dinilai belum berjalan optimal.

Kelima partai yang berada dalam satu barisan itu yakni Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, dan PKB.

Juru bicara koalisi sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, menyebut terdapat sejumlah persoalan yang menjadi dasar sikap politik tersebut.

Salah satu sorotan utama adalah rendahnya realisasi anggaran daerah. Kelima parpol menilai pengelolaan APBD 2026 belum dilakukan secara profesional.

Hingga Agustus 2026, serapan anggaran Pemkab Tapteng disebut baru berada di kisaran 30 persen.

“Kelima parpol menilai pengelolaan anggaran APBD 2026 tidak profesional. Hingga Agustus 2026, penyerapan anggaran di Pemkab Tapteng dilaporkan baru mencapai 30 persen,” kata Hazmi, Jumat (4/9).

Selain persoalan anggaran, penanganan bencana banjir juga menjadi perhatian serius. Koalisi menilai respons pemerintah daerah terhadap bencana berjalan lamban, termasuk dalam proses pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Poin kedua, penanganan dan penyaluran bantuan bencana banjir di Tapteng dinilai lambat dan amburadul sehingga memicu protes masyarakat,” ujarnya.

Soroti Bantuan Banjir dan Beasiswa

Persoalan berikutnya berkaitan dengan dukungan anggaran untuk masyarakat.

Lima parpol tersebut mendesak Pemkab Tapteng segera merealisasikan rekomendasi DPRD mengenai bantuan bagi korban banjir serta alokasi beasiswa yang bersumber dari APBD 2026.

Hazmi juga menyinggung adanya perbedaan sikap politik dalam merespons rekomendasi tersebut.

Menurut dia, hanya PDI Perjuangan yang disebut tidak menyetujui rekomendasi terkait penyaluran bantuan.

“Hanya PDI Perjuangan yang diketuai oleh Masinton Pasaribu tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan tersebut,” kata Hazmi.

Untuk menguji sekaligus membuka persoalan pengelolaan keuangan daerah, koalisi lima parpol menyatakan siap melakukan pembahasan terbuka terhadap APBD Tapteng 2025 dan 2026.

Mereka bahkan mengusulkan agar proses tersebut melibatkan lembaga negara maupun pihak independen, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, KPK, aparat penegak hukum (APH), serta pengamat anggaran.

“Kami menyatakan siap duduk bersama membedah APBD 2025–2026 dengan melibatkan Kemendagri, Kemenkeu, BPK, BPKP, KPK, APH, serta pengamat anggaran,” jelas Hazmi.

Wacana Pemakzulan Masinton

Persoalan anggaran dan tata kelola pemerintahan tersebut kemudian bermuara pada opsi politik yang lebih serius.

Lima parpol menyatakan akan membawa dugaan penyelewengan anggaran kepada aparat penegak hukum.

Di sisi lain, mereka juga membuka kemungkinan menggunakan mekanisme politik melalui DPRD Tapteng untuk mengusulkan pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu.

“Selain itu mempertimbangkan langkah politik formal melalui DPRD Tapteng hingga tahap pemakzulan,” tegas Hazmi.

Sikap politik tersebut disampaikan secara terbuka di Pandan, Tapteng, Jumat (4/9).

Deklarasi itu dihadiri sejumlah pimpinan parpol, di antaranya Ketua DPD Partai NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani, Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang, Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapteng Heni Satika Simanjuntak, Ketua DPC PKB Tapteng Abdurrahman Sibuea, serta Ketua DPD PAN Tapteng Martanto Siregar.

Mendagri Turunkan Tim untuk Mediasi

Wacana pemakzulan tersebut kemudian mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan Kemendagri telah mengirim tim ke Tapanuli Tengah untuk memediasi konflik antara pemerintah daerah dan lima parpol tersebut.

“Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana (Tapteng),” kata Tito saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (9/9).

Tito mengatakan, tim Kemendagri akan memfasilitasi komunikasi antara Pemkab Tapteng dan lima pimpinan parpol.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan tata kelola pemerintahan yang berkembang menjadi konflik politik di daerah.

“Iya untuk mediasi,” ujar Tito singkat. []