Makassar, ERANASIONAL.COM -Kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mulai mendapat sorotan serius dari DPRD Sulsel.
Persoalan yang awalnya dikeluhkan masyarakat karena sulit mendapatkan gas melon kini mengarah pada dugaan adanya kebocoran dalam rantai distribusi.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, mengungkap adanya informasi mengenai LPG 3 kilogram yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat Sulsel justru diduga dibawa keluar daerah dan dijual kembali di wilayah lain, termasuk Morowali, Sulawesi Tengah, dan Kendari, Sulawesi Tenggara.
Dugaan tersebut disampaikan Sufriadi saat jajaran DPRD Sulsel bertemu dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Kantor Pertamina, Jalan Garuda, Makassar, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, di antaranya Kadir Halid, Lukman B Kady, Muhammad Sadar, Andi Aan Nugraha, serta Andi Anwar Purnomo.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD meminta penjelasan Pertamina mengenai sejumlah persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari kelangkaan LPG 3 kg, kenaikan harga di tingkat masyarakat, distribusi yang diduga tidak tepat sasaran hingga kemungkinan adanya LPG subsidi yang keluar dari wilayah Sulsel.
Sufriadi mengatakan, informasi yang diterimanya menunjukkan adanya LPG 3 kg yang dialokasikan untuk Sulsel kemudian dibawa ke daerah lain karena memiliki nilai jual lebih tinggi.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Sulsel kesulitan memperoleh LPG subsidi meski pasokan secara resmi tetap disalurkan.
“Jumlah tabung gas yang diberikan itu kan sudah ada datanya, jelas peruntukannya ke mana. Itu bisa kita cek apakah benar-benar tersalurkan atau tidak,” kata Sufriadi, seperti dikutip dari laporan media setempat.
Pertamina Tambah Pasokan hingga 130 Persen
Sorotan DPRD terhadap distribusi LPG muncul ketika masyarakat di sejumlah daerah Sulsel mengeluhkan pasokan dan harga gas melon.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sebelumnya menyatakan telah mempercepat penyaluran dan melakukan extra dropping hingga 130 persen dari penyaluran normal di sejumlah wilayah Sulsel, terutama Makassar, Gowa, Takalar, dan Jeneponto.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat dan memastikan pasokan tetap tersedia di tingkat pangkalan.
Pertamina juga memberikan jaminan kepada DPRD Sulsel bahwa stok BBM dan LPG bersubsidi secara umum dalam kondisi aman.
Namun, DPRD menilai persoalan utamanya bukan hanya menyangkut jumlah pasokan, melainkan juga bagaimana distribusi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Harga di Luar Sulsel Jadi Sorotan
Dugaan LPG subsidi keluar daerah semakin menjadi perhatian karena adanya perbedaan harga yang cukup besar.
Dalam pertemuan dengan Pertamina, Sufriadi menyebut harga LPG 3 kg di sejumlah daerah luar Sulsel dapat mencapai puluhan ribu rupiah per tabung.
Laporan mengenai harga yang jauh lebih tinggi di wilayah tujuan disebut menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong praktik pengalihan LPG subsidi.
Namun, angka harga tersebut perlu dibedakan antara harga resmi di tingkat pangkalan dan harga yang muncul di pasar eceran.
Pemerintah daerah Morowali sendiri pada Juni 2026 telah melakukan koordinasi bersama Pertamina untuk menggelar operasi pasar LPG 3 kg subsidi sekaligus menjaga ketersediaan gas melon agar tepat sasaran.
Artinya, dugaan adanya LPG dari Sulsel yang masuk ke Morowali maupun Kendari masih perlu dibuktikan melalui penelusuran rantai distribusi dan data penyaluran resmi.
DPRD Minta Distribusi LPG Ditelusuri
DPRD Sulsel meminta Pertamina melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap agen dan jalur distribusi LPG 3 kg.
Data jumlah tabung yang disalurkan dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk mengetahui apakah distribusi berjalan sesuai alokasi.
Penelusuran dapat dilakukan mulai dari jumlah LPG yang keluar dari titik distribusi, agen penerima, pangkalan tujuan hingga volume yang benar-benar diterima masyarakat.
Jika ditemukan agen atau pihak lain yang terbukti menyalurkan LPG subsidi tidak sesuai peruntukan, DPRD mendorong adanya sanksi tegas.
Langkah tersebut dinilai penting karena LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang distribusinya ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu.
Kementerian ESDM sendiri menyediakan daftar subpenyalur LPG 3 kg berdasarkan provinsi, termasuk Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari tata kelola penyaluran LPG bersubsidi.
Dengan demikian, persoalan kelangkaan LPG 3 kg di Sulsel tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah pasokan.
Pengawasan terhadap jalur distribusi dari hulu hingga pangkalan juga menjadi kunci untuk memastikan gas subsidi tidak beralih ke wilayah lain atau jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.
DPRD Sulsel pun meminta Pertamina memastikan setiap tabung LPG yang dialokasikan untuk masyarakat Sulsel benar-benar sampai ke konsumen sasaran, sekaligus menelusuri dugaan adanya kebocoran distribusi menuju luar daerah. []
Tinggalkan Balasan