Pada periode tersebut, KPK melakukan sejumlah operasi, termasuk penindakan yang membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri.
OTT berikutnya menjerat Bupati Muara Enim Edison. Setelah itu, operasi ke-13 menyasar sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penindakan tersebut merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya.
KPK kemudian melakukan OTT terhadap Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby. Dalam perkara tersebut, Suhardiman Amby memilih menyerahkan diri kepada KPK.
Intensitas penindakan kembali meningkat pada Juli. Dalam rentang waktu tersebut, KPK menggelar empat OTT, yakni operasi ke-15 hingga ke-18.
Sejumlah kepala daerah turut terseret dalam rangkaian penindakan tersebut, di antaranya Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Memasuki Agustus 2026, KPK kembali menggelar OTT. Operasi ke-19 menyasar jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Kini, penindakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menjadi OTT ke-20 KPK sepanjang 2026.
KPK masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk menentukan konstruksi perkara serta status hukum pihak-pihak yang diamankan. []
Tinggalkan Balasan