Makassar, ERANASIONAL.COM – Aktivitas judi online (judol) terdeteksi dalam data penerima bantuan sosial (bansos) di Sulawesi Selatan.
Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat (KPM) terindikasi melakukan transaksi yang berkaitan dengan judi online.
Data tersebut diperoleh Kemensos dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Temuan serupa juga muncul di lingkungan internal Kemensos. Dari total lebih dari 40 ribu pegawai, sebanyak 1.900 orang tercatat dalam data yang terindikasi melakukan aktivitas judi online.
Sebanyak 29 pegawai yang masuk dalam data tersebut diketahui berada di wilayah Sulawesi Selatan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan temuan itu saat menghadiri Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang, Makassar, Selasa (15/9).
“Khusus yang di Kementerian Sosial pegawainya lebih dari 40 ribu. Seribu sembilan ratusnya terindikasi main judol. Dua puluh sembilan di antaranya di daerah Sulawesi Selatan,” ujar Saifullah.
Deposit 29 Pegawai Kemensos di Sulsel Capai Rp184,32 Juta
Saifullah menyebut Luwu Timur menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pegawai Kemensos yang masuk dalam data indikasi judi online di Sulsel.
Di daerah tersebut terdapat empat pegawai yang terindikasi melakukan aktivitas judol. Total nilai deposit yang tercatat mencapai Rp13,24 juta.
Kemudian Bone tercatat memiliki tiga pegawai dengan nilai deposit mencapai Rp59,13 juta.
Jumlah pegawai yang terindikasi di Pangkep juga sebanyak tiga orang, dengan total deposit Rp13,78 juta.
Jika digabungkan, nilai deposit dari 29 pegawai Kemensos di Sulawesi Selatan mencapai Rp184,32 juta.
“Total (deposit judol) di Sulsel Rp184,32 juta. Deposit terbesarnya Rp56 juta. Semua datanya kami terima dari PPATK,” kata Saifullah.
Kemensos saat ini masih memeriksa lebih jauh data 1.900 pegawai yang masuk dalam indikasi aktivitas judi online tersebut.
Menurut Saifullah, informasi yang disampaikan PPATK tidak hanya berupa data transaksi, tetapi juga dilengkapi sejumlah informasi pendukung yang dapat digunakan Kemensos untuk melakukan klarifikasi.
“Datanya jelas, sehingga tidak bisa bohong. Tentu ini data ada lampiran-lampiran, bukti-buktinya. Makanya ini menjadi pelajaran buat kita semua,” ujarnya.
Pegawai Terbukti Judol Bisa Diberhentikan
Kemensos menyiapkan sanksi bagi pegawai yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran terkait judi online.
Saifullah menjelaskan, bentuk hukuman akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran masing-masing pegawai.
Sanksi dapat diberikan mulai dari kategori ringan hingga hukuman berat.
Untuk kasus yang hanya berupa aktivitas sesekali, Kemensos masih akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui konteks transaksi tersebut.
“Ada sanksi ringan. Kalau yang iseng sekali dua kali kita akan dalami. Mungkin kalau dimanfaatkan orang lain kita akan minta dia lakukan penutupan rekening misalnya. Kita sedang dalami,” jelasnya.
Berbeda halnya dengan pegawai yang terbukti mengalami kecanduan judi online atau menggunakan uang kantor untuk aktivitas tersebut.
Saifullah menegaskan pelanggaran berat dapat berujung pada pemberhentian pegawai.
“Tapi kalau yang sudah kecanduan, apalagi sampai menggunakan uang kantor. Pasti itu akan kita berhentikan. Ya, ini sedang kita dalami,” tegasnya.
25.214 KPM Bansos Masuk Data Indikasi Judol
Tidak hanya pegawai, data PPATK juga menunjukkan adanya 25.214 KPM bansos di Sulsel yang terindikasi melakukan transaksi judi online.
Dalam data tersebut, nilai deposit terbesar yang tercatat mencapai Rp232,63 juta. Sementara nominal transaksi rata-rata berada di kisaran Rp1,6 juta per orang.
“Itu menurut data dari PPATK,” tutur Saifullah.
Makassar menjadi wilayah dengan jumlah KPM yang masuk dalam data indikasi judi online paling banyak, yakni 3.324 KPM.
Berikutnya Bone dengan 2.001 KPM, Luwu sebanyak 1.914 KPM, Gowa 1.842 KPM, serta Wajo dengan 1.314 KPM.
Adapun jumlah paling rendah ditemukan di Bantaeng, yakni sebanyak 373 KPM yang masuk dalam data indikasi aktivitas judi online.
Kemensos Temukan Rekening Bansos Dipakai Anggota Keluarga
Kemensos tidak langsung menyimpulkan bahwa seluruh KPM yang tercantum dalam data PPATK merupakan pelaku judi online.
Saifullah menjelaskan, proses klarifikasi menemukan adanya rekening penerima bansos yang digunakan anggota keluarga untuk melakukan transaksi judol.
Pengguna rekening tersebut di antaranya anak, cucu, istri, hingga mertua dari penerima bansos yang bersangkutan.
“Setelah kita klarifikasi, terbanyak disalahgunakan adalah anaknya. Ini jadi pelajaran,” tandas Saifullah. []
Tinggalkan Balasan