Makassar, ERANASIONAL.COM – Kantor Bea Cukai Makassar melakukan pemantauan Harga Transaksi Pasar (HTP) hasil tembakau sepanjang September 2026.

Kegiatan tersebut menyasar sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengambilan sampel.

Pemantauan dilakukan di Kabupaten Gowa, Takalar, dan Maros. Sejumlah kecamatan menjadi titik pengumpulan data, di antaranya Mappakasunggu, Galesong, Rappocini, Galesong Utara, Malawa, Marusu, Botolempangan, dan Bontonompo.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemantauan HTP yang dilaksanakan secara nasional oleh unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Penentuan lokasi pemantauan dilakukan menggunakan metode multi-stage, disproportionate stratified area random sampling.

Dengan metode tersebut, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan wilayah dan tahapan yang telah ditentukan.

HTP merupakan harga hasil tembakau yang ditemukan atau berlaku dalam transaksi di tingkat penjualan eceran.

Data tersebut kemudian dibandingkan dengan Harga Jual Eceran (HJE) yang tercantum pada pita cukai.

Perbandingan HTP dan HJE diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan harga hasil tembakau yang beredar di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, petugas Bea Cukai mendatangi tempat penjualan eceran (TPE) yang telah ditetapkan sebagai sampel.

Pendataan dilakukan terhadap hasil tembakau yang dipajang pada etalase atau display toko, bukan terhadap keseluruhan stok milik pedagang.

Komoditas yang menjadi objek pemantauan meliputi sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, serta tembakau iris.

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada PMK Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Ketentuan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diatur melalui PMK Nomor 97 Tahun 2024.

Selain itu, petugas juga berpedoman pada SE-2/BC/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Harga Transaksi Pasar Hasil Tembakau.

Untuk setiap kecamatan yang terpilih, petugas melakukan pemantauan sedikitnya pada tiga tempat penjualan eceran.

Dari lokasi tersebut, ditargetkan terkumpul data sekurang-kurangnya 100 kemasan hasil tembakau.

Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Krisna Wardhana mengatakan, pemantauan HTP dilakukan untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai harga hasil tembakau di tingkat pasar.

“Pemantauan Harga Transaksi Pasar ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Bea Cukai dalam memperoleh data mengenai kondisi harga hasil tembakau di tingkat pasar,”kata Krisna.

“Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan metode pengambilan sampel yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan pemantauan dilakukan secara terukur dan objektif,” tambahnya.

Petugas mencatat sejumlah informasi dari produk yang ditemukan di lapangan.

Data tersebut mencakup merek, nama dan lokasi pabrik, tahun pita cukai, tarif cukai, HJE, jenis hasil tembakau, jumlah isi kemasan, hingga HTP.

Seluruh data yang diperoleh kemudian disampaikan melalui sistem aplikasi cukai untuk menjalani proses penelitian dan analisis lebih lanjut.

Hasil pendataan tersebut digunakan sebagai salah satu bahan untuk menilai kesesuaian antara harga transaksi di pasar dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kelompok Sigaret, Cerutu, Klobot, dan TIS (Situklotis), analisis antara lain dilakukan terhadap HTP yang melebihi batas HJE pada layer di atasnya.

Penelitian juga mencakup HTP yang berada di bawah 85 persen dari HJE sebagaimana tercantum pada pita cukai.

Jika hasil penelitian menunjukkan adanya kondisi yang membutuhkan tindak lanjut, proses berikutnya dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Dalam kondisi HTP tercatat kurang dari 85 persen HJE, pengusaha pabrik hasil tembakau maupun importir dapat menyampaikan sanggahan atau mengajukan permohonan penyesuaian tarif cukai sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mendukung tersedianya data yang akurat sebagai bahan analisis dan pelaksanaan kebijakan di bidang cukai. Dalam pelaksanaannya, kami tetap mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” ujar Krisna. []