Kepala Karantina Sulut Agus Mugiyanto mengatakan pengiriman belasan ular tersebut tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
“Upaya peredaran satwa liar ini sama sekali tidak dilengkapi dokumen karantina sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019,” ujar Agus.
Selain dokumen karantina, pengiriman satwa tersebut juga tidak dilengkapi Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Karena itu, pengiriman ular tersebut dikategorikan sebagai peredaran satwa liar ilegal.
Agus menjelaskan, kelengkapan dokumen merupakan bagian penting dalam pengawasan lalu lintas satwa antarwilayah, baik dari aspek perkarantinaan maupun ketentuan pengangkutan satwa liar.
Hal tersebut dinilai semakin penting karena ular-ular itu dibawa menggunakan wadah terbatas selama perjalanan dari Papua menuju Surabaya.
Setelah pemeriksaan, Karantina Sulut berkoordinasi dengan BKSDA Sulawesi Utara. Pada hari yang sama, seluruh ular tersebut diserahterimakan kepada BKSDA untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Agus menegaskan pengawasan di pintu masuk dan keluar wilayah akan terus diperkuat guna mencegah peredaran satwa liar secara ilegal.
“Kami berharap kejadian penyelundupan seperti ini tidak terulang kembali. Pengawasan di pintu-pintu masuk akan terus kami perketat, dan kami mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen bersama dalam memerangi peredaran satwa liar secara ilegal,” katanya.
Hingga proses penanganan dilakukan, pemilik dua keranjang berisi 17 ular tersebut belum diketahui. []
Tinggalkan Balasan