JAKARTA, Eranasional.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menunjuk sejumlah purnawirawan TNI dan Polri mengisi kursi Komisaris hingga Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Pemprov DKI memberikan penjelasan hal ini.
Sekadar mengingatkan kembali, Heru Budi mulai bertugas sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pada 17 Oktober 2022. Hingga saat ini sedikitnya ada empat kursi petinggi BUMD yang diisi oleh purnawirawan jenderal TNI dan Polri.
Dimulai pada 25 Oktober 2022, Heru Budi merombak susunan Komisaris PT MRT Jakarta. Merujuk pada hasil keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham (RUPS), dia melantik Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta. Sementara Irjen Pol (Purn) Bambang Kristiyono diangkat menjadi Komisaris.
Dodik merupakan pensiunan jenderal bintang tiga yang pernah menjabat Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Angkatan Darat (AD). Sementara itu, Bambang pernah menjabat Kapolda Kalimantan Utara.
Selanjutnya, pada 11 Januari 2023 Heru Budi mengangkat Irjen Pol (Purn) Luky Arliansyah sebagai Komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Dan kini, dia dipercaya untuk menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Komisaris Utama Transjakarta menggantikan Sudirman Said yang mengundurkan diri.
Adapun jabatan terakhir yang diemban Luky ialah Agen Intelijen Kepolisian Utama Tk II Baintelkam Polri.
Tak lama berselang, tepatnya tanggal 27 Januari 2023, Heru Budi kembali menunjuk pensiunan jenderal mengisi jabatan BUMD. Kali ini, Mayjen TNI (Purn) Suko Pranoto ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Pasar Jaya. Jabatan terakhir yang diemban jenderal bintang dua itu adalah Asintel Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Terbaru, pada Rabu (1/2), Heru menunjuk Komjen Pol (Purn) Suhardi Alius sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol. Sebelumnya, Suhardi pernah menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI hingga Kabareskrim Polri.
Penjelasan BP BUMD DKI
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan bahwa penunjukan para purnawirawan jenderal TNI dan Polri itu sebagai petinggi BUMD merupakan bagian dari penyegaran semata. Prinsipnya, keberadaan komisaris maupun dewan pengawas bertugas memberikan nasihat kepada direksi BUMD.
“Hal pertama itu pasti penyegaran pengurus ya. Jadi kenapa ada beberapa di sana, ya memang tujuan komisaris atau dewan pengawas adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat,” kata Fitria, Rabu (8/2/2023).
Fitria memastikan penunjukan purnawirawan telah memenuhi kriteria serta ketentuan berlaku. Dia berharap sosok-sosok yang terpilih mampu memenuhi tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi.
“Jadi dirasa Pemprov DKI beberapa yang ada di jajaran komisaris atau dewan pengawas saat ini telah memenuhi syarat untuk melakukan pengawasan dan penasehatan terhadap BUMD,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan