JAKARTA, Eranasional.com – Setelah tak lagi menyandang status ibu kota negara, Jakarta akan menjadi kota bisnis berskala global. Berbagai persiapan di masa transisi terus digencarkan, salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah penyangga dalam mewujudkan rancangan tersebut.
“Banyak yang harus dipersiapkan, contohnya mengambil keputusan tidak hanya di Jakarta, mengambil keputusan harus bersama-sama dengan pemda lain yang berdekatan dengan Jakarta, ada Bekasi, Bogor, Depok,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di Jakarta Equestrian Park Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (17/5/2023).
Heru menuturkan hari ini dirinya mengumpulkan seluruh pejabat eselon I, eselon II, beserta direktur utama BUMD mendengarkan paparan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali.
Dalam pemaparannya, Rhenald Kasali menjelaskan ada 15 tantangan yang akan dihadapi Jakarta saat tak lagi menjadi ibu kota negara.
“Ada 15 tantangan ke depan dan beberapa poin yang disampaikan pimpinan, tidak cukup dengan karisma, harus komunikatif, lantas melihat masa depan dengan past and future digabungkan menjadi present, menjadi sebuah keputusan,” jelasnya.
Menyikapi tantangan itu, Heru memandang pentingnya koordinasi serta komunikasi yang baik dengan daerah penyangga Jakarta. Pasalnya, kata dia, pergerakan bisnis sangatlah luas, bahkan tak memiliki batasan wilayah seperti halnya masalah kemacetan maupun stunting. Bahkan, konsep Kota Bisnis Global yang dibahas di badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tak sekadar mencakup wilayah Jakarta semata.
“Contoh masalah kesehatan, masalah transportasi, masalah stunting kan kita batas wilayah ada, tapi batas pergerakan manusia, batas pergerakan bisnis kan tidak ada batas. Jadi harus bersama-sama, termasuk kemarin dibahas ke Bappenas,” ucapnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta tengah menggodok RUU Kekhususan Jakarta menindaklanjuti pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Heru Budi Hartono mengatakan pembahasan RUU segera dilanjutkan di tingkat DPRD DKI.
Heru tak menjelaskan kapan draf RUU itu diserahkan kepada DPRD DKI. Yang jelas, disebutnya, Pemprov DKI melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan menyerahkan dokumen tersebut dalam pekan ini.
“Sepertinya dalam waktu minggu ini Bappeda akan kirim rancangan itu ke DPRD,” kata Heru Budi saat ditemui di Learning Center Bank DKI di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (12/5).
Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah dua kali menggelar konsultasi publik terkait daerah kekhususan Jakarta setelah ibu kota negara pindah.
Sementara itu, Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan aspirasi masyarakat terkait RUU Kekhususan Jakarta dalam konsultasi publik itu mulai dirangkum dan diproses.
“Banyak aspirasi, kita belum merangkum, tapi sudah diproses. Rangkumannya nanti akan kita sampaikan,” kata Joko, Kamis (11/5).
Kata dia lagi, semua aspirasi yang diterima dalam konsultasi publik itu bersifat urgent. Aspirasi dan masukan masyarakat digunakan untuk menyempurnakan RUU Kekhususan Jakarta tersebut.
“Kita kan menampung aspirasi yang diinginkan masyarakat supaya undang-undang ini nantinya akan menentukan Jakarta ke depan. Tapi guidance-nya adalah Jakarta menjadi kota global. Nah, kita lempar kepada publik untuk mendapatkan masukan-masukan, jangan sampai kita salah. Atau masukan-masukan dari masyarakat itu kita butuhkan untuk menambah sempurnanya undang-undang tersebut,” terangnya.
“Kita (Jakarta) kan kemarin Daerah Khusus Ibu Kota, sekarang daerah khusus, kemungkinan ya, Daerah Khusus Jakarta,” tambahnya.
Tinggalkan Balasan