Eranasional.com – Wacana Rencana Kenaikan Tunjangan (RKT) menuai kritik tajam. Salah satunya datang dari Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok dengan tegas menyuarakan tidak suka dengan wacana tersebut. Pasalnya, pandemi membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI turun, hingga tunjangan ASN/ PNS dipotong 50%
“Kalau DPRD menaikkan penghasilan, saya tidak suka,” katanya lewat Channel Youtube Panggil Saya BTP, dikutip pada Senin (07/12/2020).
Pada kesempatan itu, Ahok menilai tunjangan yang didapat anggota DPRD DKI sudah cukup. Misal tunjangan perumahan Rp 60 juta, dan kendaraan Rp 21,5 juta. Ia menerangkan, sewa rumah di Menteng itu sekitar Rp 350 – 400 juta pertahun.
“Kalau kamu sewa rumah di Menteng, sewa rumah di Menteng juga bukan di jalan jalan Imam Bonjol, Teuku Umar yang gede-gede gitu lho. Ini ada asas kepatutan ukuran rumah dinas DPRD yang disediakan itu berapa. Kalau ukurannya 200 meter atau 400 meter, saya sewa rumah di Menteng perasaan cuma Rp 350 juta-400 juta, rumah tua 1 tahun,” terangnya.
Sementara tunjangan kendaraan, Ahok mengatakan, biaya sewa mobil sebulan juga tidak sampai Rp 21,5 juta. Ahok menekankan, coba cek saja harga sewa mobil di rental. “Belasan juta saja rental mobil waktu itu. Jadi, harusnya kita memberikan uang tunjangan transport kepada dewan senilai harga dia sewa mobil dari perusahaan rental. Ini dimaksud ayat atau pasal mengatakan asas kepatutan kelayakan,” tegasnya.
Dengan demikian, seandainya Ahok yang berada di posisi Gubernur DKI, ia tidak setuju dengan tunjangan yang tidak realistis tersebut. “Makanya jujur saja kalau saya jadi gubernur nggak akan pernah saya setuju tunjangan rumah tahun 2017 Rp 60 juta, mobil Rp 21,5 juta, saya tidak pernah setuju,” tandasnya. (Nur Cahyono)
Tinggalkan Balasan