DEPOK, Eranasional.com – Komisi D DPRD Kota Depok memanggil semua pihak terkait pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mengatasi stunting, Jumat (17/11/2023) pagi.

Rapat terbuka yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Depok, Jawa Barat itu dihadiri Kepala Dinkes Depok Mary Liziawati beserta jajarannya, dan perwakilan masing-masing puskesmas kecamatan. Rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD Depok Supriatni.

Dalam rapat itu membahas soal polemik menu PMT alakadarnya yang menghabiskan anggaran Rp4,9 miliar.

Anggota Komisi D Fraksi PPP, Qonita Lutfiah mengaku dirinya banyak menerima keluhan warga terkait menu PMT.

“Warga yang datang ke saya mengeluh, anaknya enggak mau makan menu yang diberikan program PMT. Seharusnya kita berikan yang selayaknya dan juga utamakan komposisi makanannya,” kata Qonita dalam rapat tersebut.

Selain itu, rapat terbuka juga menyinggung output setelah program PMT selesai, kesesuaian anggaran Rp18.000 dengan per menu yang disajikan, hingga anggaran wadah yang digunakan untuk kemasan PMT.

Di rapat itu juga menyinggung soal aksesoris yang dikenakan kader Puskesmas saat membagi-bagikan menu PMT yang identik dengan warna salah satu partai.

“Banyak sekali foto-foto kader yang menyerahkan menu PMT ini mengenakan afiliasi salah satu partai politik. Yang kita tahu beberapa kali di paripurna antara Pak Wali Kota Depok, Pak Wakil Wali Kota Depok, dan DPRD sangat menjaga kondusifitas Kota Depok dalam menghadapi Pemilu 2.24. Percikan-percikan ini jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan,” ucap Qonita.

Diberitakan sebelumnya, menu PMT yang diberikan kepada balita dan ibu hamil di Kota Depok mendapat perhatian publik usai viral di media sosial. Pasalnya, menu yang disediakan hanya nasi, kuah sup, sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono. (fyan)