Imigran asal Rohingya Terus Berdatangan di Aceh, Ini Kata Mahfud MD

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengaku saat ini masih mencari solusi untuk mengatasi imigran Rohingya di Aceh.

Diketahui imigran Rohingya beberapa hari belakangan berbondong-bondong masuk Aceh.

Menkopolhukam Mahfud MD baru-baru ini menggelar rapat untuk membahas kasus tersebut.

Menurut dia, pemerintah tetap akan mempertimbangkan dua aspek dalam hal itu, yakni logistik dan kemanusiaan.

Masalahnya beberapa negara kata Mahfud sudah menolak kedatangan Imigran asal Rohingya ini.

Bahkan beberapa negara yang terikat perjanjian UNHCR, seperti Malaysia, Australia, hingga Singapura menutup pintu bagi Imigran tersebut.

Negara-negara itu bahkan sudah menutup perbatasan kepada mereka.

Sehingga, keberadaan para pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini bukan untuk transit, melainkan untuk tinggal permanen.

“Malaysia menutup, Australia menutup, semuanya menutup, Singapura apalagi enggak mau menerima. Mereka larinya ke Indonesia,”ujar Mahfud.

“Maksudnya mau transit tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian bukan transit,” sambungnya.

Calon wakil presiden nomor urut tiga itu menyebut jumlah pengungsi Rohingya saat ini mencapai 1.478 orang.

Masalahnya, warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau saat ini kata Mahfud mulai keberatan karena jumlah mereka yang terus bertambah.

“Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, itu sudah keberatan ditambah terus karena kami juga miskin kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus?,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang imigran pengungsi Rohingya yang mendarat di sejumlah pantai Provinsi Aceh sejak pertengahan November 2023.

Per akhir November 2023, pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh ditempatkan sementara di Lhokseumawe, dan tersisa hanya 507 orang dan tujuh orang kabur dari tempat penampungan.

Lalu, 341 orang di Kabupaten Pidie tepatnya di Yayasan Mina Raya dan di Desa Kulee sebanyak 232 orang.

Selain itu, Jokowi juga sudah menginstruksikan agar masalah tersebut dirembuk dengan pemerintah daerah setempat, serta UNHCR. (*)