Eranasional.com, Depok – DPRD kota Depok menggelar rapat paripurna dengan pembahasan peyampaian laporan hasil reses masa sidang II tahun 2018 – 2019 dan renja DPRD tahun anggaran 2020. rapat paripurna berlangsung digedung DPRD ruang paripurna dan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yetty Wulandari, selasa (26/2) yang dihadiri Wakil Walikota Pradi Supriatna, anggota DPRD, MUSPIDA Depok, organisasi KNPI, organisasi masyarakat, media dan undangan lainya.
Hasil reses DPRD Kota Depok dilakukan tanggal 1, 4 dan 6 Februari 2019 yang dilakukan masing-masing Fraksi diantaranya PDIP, GERINDRA, PKS, PAN, GOLKAR, DEMOKRAT, PP dan Partai Restorasi Bangsa. salah satu penyampaian reses DPRD Kota Depok, yaitu tentang administrasi kependudukan terutama dalam pembuatan KTP-E yang harus di benahi. menurut laporan reses Fraksi Golkar, untuk pembuatan E- KTP masih banyak yang harus di benahi karena masyarakat masih banyak yang mengeluhkan lamanya proses pembuatan E-KTP tersebut. sedangkan dari Fraksi Gerindra meyampaikan, pemerintah kota Depok harus mencarikan solusi untuk pembuatan E-KTP terkait permasalahan seringnya kelurahan kehabisan blanko.
Selain dibidang administrasi kependudukan, peyampaian reses DPRD Kota Depok lainnya adalah infratruktur / pembangunan di Kota Depok. dari fraksi PDI-P meyampaikan, dibeberapa titik di kota Depok di berbagai kecamatan masih banyak yang membutuhkan penerangan jalan atau PJU serta pemanfaatan setu – setu khususnya di wilayah Cipayung, Sawangan, dan Bojong sari yang berpotensi menjadi wisata alam harusnya bisa dimaksimalkan oleh pemerintah Kota Depok. dari Fraksi Demokrat memberikan apresiasi kepada pemerintah kota terhadap pencapaian nya tapi, jangan sampai terlena karena permasalahan baru dari insfratruktur akan muncul nantinya.
Masih banyak lagi laporan laporan hasil reses DPRD kota depok yang meliputi Koperasi Usaha Mikro, Perizinan dan penanaman modal serta pendidikan dan kesehatan. menanggapi hasil reses tersebut Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna yang turut hadir menyampaikan, akan melakukan dan memperhatikan pencapaian tersebut di tahun 2020 dan akan menyesuaikan dengan APBD yang ada. (era/rko)
Tinggalkan Balasan