Jakarta, ERANASIONAL.COM – Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok mengatakan jika mau hidup di Jakarta minimal memiliki penghasilan Rp5 juta per bulan.

“Ideal tinggal di Jakarta itu seharusnya Rp 5-10 juta. Rp 15 juta lebih bagus,” ujarnya, dikutip dalam video di channel YouTube personalnya, Sabtu (11/5/2024).

Sebenarnya angka yang disebutkan Ahok sudah memenuhi standar hidup layak di DKI Jakarta. menurut Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak 2020.

Baca Juga
UMP Jakarta Dipastikan Naik jadi Rp 5,3 Juta di Tahun 2025
Cegah Banjir, Modifikasi Cuaca Terus Dilakukan di Jakarta
Ledakan Tabung Elpiji di jaktim Sebabkan 2 Orang Terluka

Terdapat 64 komponen dalam Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak 2020 sebagai standar hidup layak. Peraturan ini oleh Tim Riset CNBC Indonesia menjadi acuan untuk menghitung hidup layak Jakarta 2024.

Menurut perhitungan, KHL DKI Jakarta dengan Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak 2020 adalah sebesar Rp4.686.138. Artinya masih akan ada sisa sekitar Rp300.000 lebih dari UMP sebesar Rp5.067.381 yang diterima dengan catatan yang diperhitungkan adalah kebutuhan wajib yang keluar tiap bulannya kecuali sandang dan kebutuhan lain yang masa pakainya lebih dari sebulan atau tidak dibeli tiap bulan.

Akan tetapi angka tersebut tampaknya belum mencerminkan seutuhnya pola kebutuhan masyarakat. Misalnya saja tidak memasukkan konsumsi makan. Kemudian juga penggunaan transportasi yang digunakan adalah transportasi umum bukan kendaraan bermotor pribadi. Ukuran sarana kesehatan pun tampaknya jauh dari cukup untuk konsumsi sebulan.

Jika menggunakan asumsi yang disesuaikan maka KHL DKI Jakarta adalah Rp5.256.400 per bulan. Tentunya menggunakan harga saat ini belum termasuk inflasi 2024 dan menghitung kebutuhan fashion.

KHL menjadi standar namun tampak belum ideal. Sebab ini baru kebutuhan lain seperti dana darurat pribadi, investasi, dan sosial belum termasuk. Adapun tabungan, hiburan, dan asuransi. Begitu juga dengan anggaran untuk membayar hutang atau cicilan.

Jadi bisa dikatakan kenaikan UMP tidaklah selaras dengan kebutuhan ideal masyarakat DKI Jakarta sebagai kota metropolitan. UMP hanya cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari saat ini tanpa memikirkan masa depan.