“Ini adalah kebijakan afirmatif dalam konteks ekonomi khusus dalam merekrut anak-anak Papua, sekaligus kuota 70 persen yang diberikan bagi anak2 Papua untuk masuk Polri,” sambung Fritz.
Fritz menilai kebijakan demi kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan Polri pada kemajuan di masa depan.
“Kebijakan ini adalah kebijakan yang berpihak untuk Papua yang lebih baik di masa mendatang,” ucap dia.
Fritz lalu menjelaskan dalam rekrutmen anggota Polri tahun ini, Polda Papua telah menggandeng Komnas HAM Perwakilan Papua sebagai pengawas eksternal.
Fritz mengatakan pihaknya diberi ruang seluas-luasnya untuk mengawasi seluruh tahapan seleksi anggota Polri.
“Polda Papua telah memberikan kesempatan kepada panitia pengawas eksternal untuk terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan seleksi. Kami memiliki MoU dengan Mabes Polri, tapi juga dengan pihak BNNP, pihak RRI dan media. Ini menunjukkan Polda ingin menunjukkan bahwa seluruh tahapan transparan,” terang Fritz.
“Saya menyampaikan saran kepada Polda Papua agar inovasi-inovasi ini terus dievaluasi dan ditingkatkan untuk tahun mendatang,” pungkas dia. []
Tinggalkan Balasan