Papua, ERANASIONAL.COM – Proses penerimaan RIM terpadu Tahun Anggaran 2024 di Papua menarik perhatian banyak pendaftar secara daring yang mencapai total 13.949 orang.
Data tersebut berdasarkan data Sekretariat Subbagdiapers Biro SDM Polda Papua. Hal tersebut langsung mendapat apresiasi tinggi dari para tokoh di Papua.
Ondoafi atau Kepala Suku Sosiri Boas Asa Henock menyatakan, dukungan dan apresiasi atas program penerimaan 2.000 Bintara Polri di lingkungan Polda Papua.
Apalagi, kata dia, ada kuota khusus bagi anak kepala suku atau ondoafi dan penerimaan itu juga diutamakan kepada Orang Asli Papua (OAP) .
“Program ini merupakan bentuk penghormatan dari Polri terhadap para ondoafi dan kepala suku di Papua,” kata Ondoafi Sosiri Boas Asa Henock di Sentani, Kabupaten Jayapura, dikutip Eranasional, Rabu 22 Mei 2024.
Ia mengatakan walaupun ada kekhususan namun proses pelaksanaan perekrutan calon Bintara Polri nanti bisa dilakukan sesuai prosedur.
Daripada itu, Fredikus Gebze selalu Tokoh masyarakat pemangku adat apresiasi kepada Kapolri atas penerimaan Polri pada OAP ini
“Dalam rangka rekrutmen ini, Kepolisian Republik Indonesia memberikan kemudahan untuk kami, mari kita sambut kita ikuti prosedur,” kata Fredikus Gebze.
“Oleh karena itu, anak-anak Papua harus siap menjaga kehormatan dan sikap dan betul-betul siap untuk menjadi anggota Polri, karena penerimaan Polri melalui Polda Papua itu Bersih, Transparan dan Akuntabel dan humanis,” tambahnya.
Menurutnya, perekrutan Akpol Bintara dan Tamtama Polri baru dalam jumlah besar tersebut dengan memprioritaskan anak asli Papua merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi yang besar dari negara dan pemerintah saat ini kepada masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Yustina Pangrasia, selaku Sekretaris Pansus Avirmasi Provinsi Papua Selatan memberikan apresiasi penuh atas rekrutmen Polri terhadap orang asli Papua.
“Sistem BETAH yang dilakukan Bersih, Transparan dan Akuntabel dan humanis kami sangat yakin dan berlaku, Terima kasih Bapak Kapolri atas kesempatan yang baik kepada kami orang Papua, dengan itu kami bisa mengabdi dan siap menjadi garda terdepan Indonesia,” urai Yustina Pangrasia.
Kepala Kantor Komnas HAM Provinsi Papua juga selaku Tim Pengawas Eksternal Rekrutmen Polri Polda Papua , Frit B. Ramandey, juga memberi apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memberikan kebijakan dalam penerimaan Bintara Polri dengan kuota 10.000.
“Polda Papua telah membuka Sub Panda di Timika sebagai sebuah terobosan untuk mempermudah anak-anak Papua dalam proses rekrutmen di Jayapura maupun yang berada di Timika,” ungkap Frits Ramandey.
Dikatakannya, hal yang lain adalah ada kebijakan afirmatif dimana penurunan dari usia 21 tahun menjadi 25 tahun adalah sebuah kebijakan afirmatif Mabes Polri untuk merekrut anak-anak Papua.
“Selain itu dari seluruh tahapan seleksi Polda Papua telah melibatkan unsur eksternal dalam rangka memastikan seluruh tahapan-tahapan seleksi berjalan transparan dan Humanis sebagai sebuah bentuk keterbukaan terhadap proses rekrutmen itu sendiri,” jelasnya.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada bapak Kapolri yang memiliki Kebijaksanaan kearifan yang memberikan kuota 10. 000 untuk Polda Papua yang tahapannya setiap tahun 2000 Bintara Polri sebagai sebuah keberpihakan bagi orang Papua,” sambungnya. []
Tinggalkan Balasan