Bandung, ERANASIONAL.COM – Saksi ahli pidana dari Universitas Pancasila, Prof Agus Surono yang dihadirkan termohon yakni Polda Jawa Barat (Jabar) mengataan, dokumen seperti ijazah dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti petunjuk atau surat untuk menetapkan tersangka dalam kasus pidana.

Hal tersebut disampaikan Agus saat dihadirkan menjadi saksi ahli pidana oleh termohon yakni Polda Jawa Barat (Jabar) dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky, di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis 4 Juli 2024.

Kabidkum Polda Jabar Kombes Nurhadi Handayani menanyakan kepada Agus apakah surat-surat seperti Ijazah, surat kelahiran, hingga STNK kendaraan, dapat dijadikan alat bukti untuk menetapkan tersangka atau tidak.

Baca Juga
KPK Segera Periksa Yasonna Laoly Terkait Harun Masiku
Pemerintah Naikkan UMP 6,5 Persen, Berikut Rinciannya Tiap Provinsi
Jasad Suami Istri di Cengkareng Ditemukan dalam Keadaan Tergantung

“Apakah surat berupa NIK, ijazah SD dan SMP, raport asli SD dan SMP, surat kelahiran, kemudian STNK, yang telah disita oleh penyidik, bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk atau surat berdasarkan Pasal 184 KUHP?” tanya Nurhadi kepada Agus.

“Jadi di Pasal 184 ayat 1 KUHP yang huruf c berkaitan dengan alat bukti surat. Surat seperti apa bisa dikualifikasi surat? Itu ada di dalam Pasal 187 KUHP, ada beberapa ada huruf A, B, C,” jawab Agus, dikutip dari Kompas TV.

Agus menambahkan, yang paling pas apa yang tadi ditanyakan itu berkaitan dengan Pasal 184 huruf B-nya, yaitu surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu.

“Ijazah dan seterusnya dibuat pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu. Maka apa yang tadi ditanyakan, masuk dalam kualifikasi 187 huruf B-nya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nurhadi menanyakan apakah surat permohonan grasi kepada Presiden dari para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 juga dapat dijadikan alat bukti atau tidak.

“Berdasarkan surat permohonan grasi yang diajukan narapidana, yang isinya menyadari sepenuhnya perbuatannya, dan menyesal dari akibat perbuatannya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarganya sendiri. Apakah surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 184?” tanya Nurhadi.