DEPOK, Eranasional.com – Anggota Komisi A DPRD Depok, Babai Suhaimi, menyuarakan keprihatinannya atas minimnya sosialisasi Pilkada 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok. Menurutnya, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari KPUD untuk menyosialisasikan pemilihan kepada masyarakat. Padahal, tahapan Pilkada sudah berjalan.
“Saya menjadi tanda tanya besar,” ujar Babai, Sabtu (12/10/2024).
Babai menegaskan bahwa DPRD Kota Depok memiliki kewenangan untuk memanggil KPUD guna meminta penjelasan terkait hal ini. Ia juga menyebutkan bahwa sosialisasi melalui media ruang dan spanduk yang seharusnya terlihat hingga kini belum tampak.
“DPRD Kota Depok akan segera memanggil KPUD untuk menjelaskan kenapa sosialisasi belum tampak,” tegasnya.
Salah satu sorotan utama Babai adalah alokasi anggaran Pilkada yang cukup besar, yakni sebesar Rp 73 miliar. Jika 10 persen dari anggaran tersebut digunakan untuk sosialisasi, seharusnya tersedia sekitar Rp 7,3 miliar untuk keperluan tersebut.
“Bayangkan berapa banyak spanduk yang bisa dicetak dengan anggaran sebesar itu,” katanya.
Kejanggalan terkait minimnya sosialisasi ini, menurut Babai, tidak bisa dibiarkan. Ia menyatakan bahwa DPRD Depok akan segera mengadakan rapat internal untuk membahas masalah ini sebelum memanggil KPUD.
“Kami akan rapat dulu di internal. Ini menjadi ranah Komisi A dan kita akan panggil KPUD paling lambat minggu depan,” tambahnya.
Babai juga mengingatkan pentingnya transparansi dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, terutama dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.
“Kami akan mempertanyakan alokasi anggaran yang digunakan. Ini penting agar masyarakat tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan informasi terkait Pilkada,” jelasnya.
Dengan semakin dekatnya hari pencoblosan, Babai berharap KPUD dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyosialisasikan Pilkada secara lebih masif.
Tinggalkan Balasan