Jakarta, ERANASIONAL.COM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P mempertanyakan konsistensi Presiden Prabowo Subianto untuk Pilkada Serentak 2024.

Karena Prabowo dianggap memberikan dukungan kepada salah satu paslon di Pilkada Jawa Tengah yakni Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sebagaimana dikutip dari Kompas.id, Senin (11/11).

“Namun, dengan pernyataan terakhir, berupa dukungan Pak Prabowo secara terbuka terhadap kandidat tertentu, justru membuat kami bertanya terkait konsistensi sikap, antara kata dan perbuatan,” ucap Hasto.

Sebelumnya pada Minggu 10 November 2024, Ahmad Luthfi melalui akun resmi Instagram miliknya mengunggah video dukungan Presiden Prabowo terhadap dirinya dan Taj Yasin Maimoen untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jateng.

Dalam video berdurasi 5 menit 39 detik itu, Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menyatakan dan meyakini pasangan Luthfi-Yasin nantinya mampu membantu pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sehingga bisa mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia.

Atas video tersebut, Hasto Kristiyanto pun bertanya-tanya dengan sikap Presiden Prabowo yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Luthfi-Yasin.

Lantaran dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) pada 24 Agustus 2024 dan pidato pelantikan presiden di MPR pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo selalu menegaskan komitmennya untuk tidak akan melakukan intervensi dalam pilkada serentak 2024 dan menyerahkan pilihan kepada rakyat.

Berdasarkan komitmen Presiden Prabowo tersebut, Hasto menuturkan, PDI-P dalam berbagai konsolidasi pemenangan di daerah pun menegaskan bahwa partainya memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan politik yang memperkuat jalan demokrasi.

Bahkan komitmen Presiden Prabowo menjadi rujukan ketika ada indikasi keterlibatan aparatur Polri sebagai mesin pemenangan, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

Dengan menyatakan bahwa indikasi keterlibatan aparatur Polri bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo. []