Depok, ERANASIONAL.COM – Manajemen Hotel Bumi Wiyata, menegaskan akan menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 2 tahun mulai tahun 2023 hingga tahun 2024.

Hal ini disampaikan oleh Direktur PT Bumiputera Wisata, Mushery saat konferensi pers di Kantor PWI Depok, Jumat (17/1/2025).

Mushery mengakui adanya tunggakan pajak dari tahun 2023 hingga 2024. Dia menambahkan, biasanya pajak yang dibayarkan hanya Rp3,5 miliar per tahun.

Baca Juga
Dinilai Semrawut, Diskominfo Purwakarta Tertibkan Kabel TV dan Internet di ruas Jalan Kota
Kantah Murung Raya Serahkan 59 Sertifikat Aset Pemda dan 5 Sertifikat PTSL
Melon Purwakarta Jadi Harapan Baru Petani Muda, Pemkab Siapkan Program Khusus

Dia menjelaskan bahwa pihak hotel akan berkoordinasi dengan pemilik aset lahan, karena manajemen dan pemilik aset dianggap sebagai entitas yang berbeda.

“Soal pajak, Hotel Bumi Wisata sangat disiplin. Sejak Covid-19 kami terkena dampaknya. Tapi, kami tetap membayar kewajiban pajak hingga tahun 2022,” ujarnya.

Mushery mengaku pihak manajemen sudah meneruskan surat teguran dari Pemerintah Kota Depok ke pemilik aset.

“Terakhir Desember 2024 kami sudah mendapat surat teguran dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok. Surat tersebut sudah kami teruskan ke pemilik hotel,” terang Mushery.

Untuk jumlah tunggakannya sendiri, Mushery mengaku belum tahu persis berapa nominal tunggakan pajak yang harus dibayarkan.

Sebelumnya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memasang plang tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Hotel Bumi Wiyata, Margonda, Depok, Jawa Barat.

Beredar kabar jika Hotem Bumi Wiyata memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan atau PPB sebesar Rp 10 miliar.

Sebelum plang atau papan pengumuman itu dipasang, BKD Depok telah lebih dulu melayangkan surat teguran pada pihak Hotel Bumi Wiyata.

“Plang penanda ini sudah ditancap sejak akhir tahun 2024. Ini dilakukan agar Hotel Bumi Wiyata menunaikan kewajibannya,” kata Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono dikutip dari Radar Depok, Jumat (17/5/2025).

Menurutnya, Hotel Bumi Wiyata telah melanggar Perda No. 1 Tahun 2024, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terkait hal itu, ia sendiri belum mendapat info lebih lanjut soal respon manajemen hotel tersebut.

“Kita lihat saja nanti. Kami berharap mereka segera menindaklanjuti tunggakan pajaknya,” pungkas dia.