Pihak ABUPI sendiri sudah bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jateng untuk mendukung kerja sama pengelolaan pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya.

“Kami siap mendukung program Pak Gubernur untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi selama lima tahun, minimal di angka 8 persen, sebagaimana juga target Presiden Prabowo,” tandas Mindo.

Publik Privat Partnership Diperluas

Mindo, yang juga calon ketua umum ABUPI pada Musyawarah Nasional pada Februari 2025 optimistis mampu menggalang korabosi dengan stakeholders lainnya guna akselerasi pembangunan Jateng dan umumnya Indonesia.

“Kami menyampaikan beberapa hal kepada Pak Luthfi. Yakni perlu segera dibentuk tim inti untuk semacam pendamping Gubernur demi menyelaraskan program yang ada. Kerja sama dengan KADIN, ABUPI, akademisi, dunia usaha, termasuk pers,” papar ABUPI Korwil Jateng Mindo Sitorus.

Berikutnya, ABUPI sebagai inisiator untuk public private partnership pembangunan dan pengelolaan PT Pelabuhan Rembang Kencana yang ada di Rembang, Jateng.

“Kami sudah sejak 2007 investasi di Pelabuhan Rembang. Bersama KADIN, kami suarakan lebih nyaring. Saya harapkan bantuan dari KADIN bisa saling mendorong supaya sesuai dengan putusan rekomendasi lembaga hukum,” ungkap Mindo.

Mendengar soal perlunya kepastian hukum bagi kalangan dunia bisnis dalam berinvestasi, Ahmad Luthfi yang mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jateng mengaku sudah mengetahui masalah Pelabuhan Rembang.

Distribusi Logistik 

Mindo juga menyampaikan bahwa Jateng memiliki sederet pelabuhan yang cukup besar. Sebut saja di Kendal, Batang, Rembang, Karimun Jawa, Jepara, dan Cilacap.

“Kami sampaikan kepada beliau, Jateng sudah memiliki terminal, stasiun kereta api, dan pelabuhan udara di Blora dan di Purbalingga, jika ABUPI dilibatkan untuk optimalisasi, maka semua potensi itu memberikan added value tinggi,” urai mindo, yang alumnus Universitas Indonesia (UI) tersebut.