Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Pemkot Pekalongan menerima bantuan recovery senilai Rp61,5 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pemulihan pasca aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan parah pada kompleks perkantoran pemerintahan setempat.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi kepada Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid dan wakilnya, Balgis Diab di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa (2/9/2025).
Dalam kunjungannya, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa, meskipun sejumlah gedung pemerintahan rusak berat, pelayanan publik di Kota Pekalongan tetap berjalan normal.
Ia menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak agar proses recovery berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Pasca aksi anarkis kemarin, kita memastikan pelayanan masyarakat di Kota Pekalongan tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.
Lanjut dia, untuk aset-aset daerah yang hilang atau rusak, pihaknya memperbantukan melalui cadangan bantuan tidak terduga dari provinsi, bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), hingga bantuan sektor pendidikan. Total bantuan yang diberikan sekitar Rp61,5 miliar.
Adapun rincian bantuan tersebut meliputi Dana Bagi Hasil Pajak: Rp54.228.293.000; Dana Belanja Tidak Terduga: Rp1.500.000.000; Bantuan Usaha KUBE: Rp200.000.000; Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan: Rp2.000.000.000; Bantuan Insentif 2.589 Guru Keagamaan: Rp1.035.600.000.
Pemasangan Sambungan Listrik Rumah (5 unit): Rp6.125.000; Pembangunan PLTS Rooftop 1 unit di Yayasan Raudlotul Huffadh Al-Malikyah: Rp60.000.000; Dana Apresiasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 Rp275.000.000, sisanya 300 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu.
Gubernur Luthfi menekankan bahwa, Pemerintah Provinsi terus melakukan inventarisasi kerugian yang dialami Pemda di Jawa Tengah akibat aksi anarkis. Dari 35 kabupaten/kota, sebanyak 14 daerah dipastikan akan mendapatkan program recovery serupa.
“InsyaAllah seminggu selesai untuk inventarisasi. Yang terpenting, seluruh masyarakat harus menjaga social bonding, menciptakan kesejukan, dan mengamankan aset daerah agar iklim demokrasi tetap kondusif,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemprov Jateng.
Ia menuturkan bahwa, bantuan tersebut tidak hanya dialokasikan untuk recovery sarana prasarana pemerintahan, melainkan juga untuk mendukung pelayanan publik dan kebutuhan sosial masyarakat.
“Tadi sudah ada beberapa bantuan dari Pemprov, baik yang bisa langsung digunakan untuk recovery gedung maupun bantuan sosial untuk yayasan dan masyarakat kurang mampu,” kata Aaf.
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah pemulihan dukungan server, terutama di Bagian PBJ Minbang dan Bagian Umum Setda yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Sedangkan, untuk pembangunan kembali gedung pemerintahan yang rusak berat, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng serta mengupayakan dukungan dari Pemerintah Pusat dan DPR RI.
“Kalau hanya mengandalkan APBD Kota Pekalongan yang terbatas, tentu tidak akan mampu. Kebutuhan anggaran untuk recovery keseluruhan mencapai sekitar Rp100 miliar,” imbuhnya.
Ia menilai, kerugian terbesar tercatat pada tiga gedung utama pemerintahan, yakni Gedung DPRD, Kantor Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Setda Kota Pekalongan yang harus dirobohkan total karena struktur bangunannya sudah tidak layak dan membahayakan.
Berdasarkan laporan DPUPR Kota Pekalongan, kerusakan fisik bangunan saja ditaksir mencapai Rp71 Miliar, belum termasuk kehilangan aset berupa barang dan server.
Meski demikian, Aaf menegaskan semangat jajaran ASN dan OPD di lingkungan Pemkot Pekalongan tidak surut.
“Arahan Pak Gubernur jelas, pelayanan ke masyarakat tidak boleh terganggu. Kami sudah memberikan motivasi kepada OPD yang terdampak, agar tetap semangat bekerja demi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap bahwa Kota Pekalongan segera pulih, situasi kembali kondusif, dan ke depan kita bisa lebih kuat. (em-aha)
Tinggalkan Balasan