BUNGO | Marhoni Suganda Anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Fraksi Nasdem menghimbau dan mengajak Pemerintah Bungo serta Anggota DPRD lain yang ada di Kabupaten Bungo untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan perusahaan tambang PT KBPC yang sudah terlalu lama sehingga menyebabkan masyarakat berdemo lalu berujung bentrokan.
Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah harus bertindak dengan tegas tanpa pandang bulu antara masyarakat dan PT KBPC terkait masalah penutupan jalan ke kebun di muko-muko Bathin VII dan jalan ke sawah di rantau pandan.
“Saya rasa pemerintah seharusnya bertindak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, agar tidak terulang kembali masalah penutupan jalan kekebun dan kesawah bagi masyarakat rantau pandan”, ucapnya kepada eranasional, minggu (25/4).
Marhoni suganda membenarkan bahwa ada penutupan 2 akses jalan yang di lakukan oleh perusahaan tambang PT KBPC untuk kekebun dan ke sawah.
“Benar saya sudah ketemu langsung dengan warga masyarakat di rantau pandan ataupun yang di Muko-muko Bathin VII dan saya melihat secara langsung ke lokasi”, ujarnya.
Sangat disayangkan, itu benar-benar terjadi kedua jalan yang di tutup oleh perusahaan tambang PT KBPC, sehingga masyarakat tidak bisa melewatinya.
Yang pertama, “PT KBPC menutup dengan tanah atau OB yang tinggi kurang lebih dua meter sehingga kendaraan masyarakat rantau pandan untuk kesawah tidak bisa melewati,”
Lalu yang kedua, PT KBPC menutup jalan ke kebun masyarakat di Muko-muko Bathin VII dengan cara menemboknya setinggi 2,5 meter. ‘Sesalnya.
Menurut dirinya, informasi yang dia dapat adalah informasi yang valid bukan hoax dan bisa di pertanggung jawabkan .
“Informasi ini A1 saya dapat dari orang yang melihat penutupan jalan tersebut maupun dari yang di rantau pandan, begitu pun juga yang ada di wilayah tanjung agung,” tambahnya
Ia berharap kepada pemerintah pemda bungo, DPRD dan pihak kepolisian bahkan Pemerintah Pusat sekalipun, untuk mencari solusi agar masalah masyarakat dan Perusahaan Tambang KBPC segera cepat selesai.
“Saya berharap agar pemerintah kabupaten bungo Khususnya, DPRD dan kepolisian dapat mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan PT.KBPC,” Tutupnya.
(Red).
Tinggalkan Balasan