Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Kota Pekalongan kembali mendapat kepercayaan sebagai lokasi kajian hukum berskala internasional melalui agenda Pengabdian Masyarakat Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
Akademisi dan mahasiswa doktor dari 13 negara hadir untuk melakukan studi perbandingan hukum pertanahan, dan disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Sabtu (21/2/2026).
Dalam sambutannya, Wawalkot Balgis menyampaikan rasa hormat dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Pekalongan sebagai lokasi studi perbandingan hukum pertanahan lintas negara.
“Kami merasa terhormat karena Kota Pekalongan dipilih sebagai lokasi studi perbandingan hukum pertanahan lintas negara. Ini menjadi kesempatan berharga bagi kami untuk belajar sekaligus berbagi pengalaman,” ujar Balgis.
Menurutnya, isu pembaharuan hukum terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sangat relevan dengan kebutuhan daerah dalam memberikan kepastian hukum bagi investor dan masyarakat.
“Isu pembaharuan hukum terkait BPHTB sangat relevan dengan kebutuhan daerah, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi investor dan masyarakat,” jelasnya.
Balgis berharap, masukan dari para pakar hukum internasional tersebut dapat menjadi rekomendasi konstruktif bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun regulasi pertanahan yang lebih berkeadilan.
“Kami berharap masukan dari para pakar hukum internasional ini dapat menjadi rekomendasi konstruktif bagi Pemkot Pekalongan dalam menyusun regulasi pertanahan yang lebih berkeadilan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia akademik dalam perumusan kebijakan publik.
“Kolaborasi dengan dunia akademik menjadi kunci agar kebijakan publik memiliki landasan riset yang kuat. Kami berharap diskusi ini melahirkan inovasi tata kelola hukum jual beli tanah yang mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah,” pungkasnya.
Agenda pengabdian masyarakat Program Doktor Ilmu Hukum Unissula ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan akademisi internasional untuk memperkuat sistem hukum daerah yang berkeadilan dan berkepastian hukum. (em-aha)
Tinggalkan Balasan