Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan perluasan LEZ merupakan bagian dari strategi pengendalian pencemaran udara di Jakarta.

Menurut dia, perluasan kawasan rendah emisi diatur dalam Keputusan Gubernur No. 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara.

“Dalam poin Keputusan Gubernut itu diatur tentang kajian terkait kriteria kawasan rendah emisi, penyusunan peraturan terkait kriteria kawasan rendah emisi, penetapan lokasi Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor,” kata Asep melalui rilis yang diterima Eranasional, Senin, 22 Januari 2024.

DLH DKI Jakarta, kata Asep, sudah memaparkan rencana ini dalam Diskusi Pemantauan Kualitas Udara 2023 dan Strategi Pengendalian Kualitas Udara Melalui Kawasan Rendah Emisi di DKI Jakarta, Rabu, 17 Januari kemarin, yang diselenggarakan bersama Clean Air Catalyst, sebuah inisiatif tingkat internasional untuk perbaikan kualitas udara di kota-kota dunia yang didukung oleh USAID serta ITDP Indonesia, dan dilaksanakan oleh WRI Indonesia dan Vital Strategies.

Katanya, saat ini, Jakarta memiliki dua kawasan rendah emisi yang berlokasi di Kawasan Kota Tua dan Tebet Eco Park. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail di mana kawasan rendah emisi berikutnya.

Selain itu, DLH DKI Jakarta juga bersinergi dengan Dinas Perhubungan DKI.

kata Asep, kajian kawasan rendah emisi dilakukan DLH dibantu sejumlah pihak. Dia menekankan, Jakarta akan menjadi kota global dengan udara yang semakin membaik.

“Kami berharap dengan perluasan kawasan rendah emisi, Kota Jakarta naik kelas menuju global dengan kualitas udara yang semakin membaik,” ujarnya berharap.

Sementara itu, Manajer Program Clean Air Catalyst Satya Utama menyatakan antusias dapat bekerja sama dengan DLH DKI Jakarta dan dinas-dinas terkait lainnya untuk mendesain dan melaksanakan perluasan kawasan rendah emisi.

Dia mengatakan banyak tantangan dalam mendesain dan melaksanakan kawasan rendah emisi.

Sedangkan, Ketua Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Prof Puji Lestarivyang juga Co-Principal Investigator Clean Air Catalyst memaparkan hasil penelitian yang menunjukkan penyumbang terbesar emisi PM 2,5 dan Black Carbon adalah Heavy-Duty Vehicle atau yang lebih dikenal dengan kendaraan berat seperti truk dan kendaraan penumpang berbahan bakar diesel, dengan kontribusi masing-masing 28,6 persen untuk PM 2,5 dan 38,9 persen untuk Black Carbon. (*)

“Soal penilangan uji emisi dihilangkan. Ditlantas tidak akan melakukan penilangan, tapi tetap melakukan imbauan,” kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman, Kamis (2/11/2023).

Adapun alasan meniadakan kembali tilang uji emisi, Latif mengaku bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Berdasarkan itu, pihak kepolisian akan lebih gencar melakukan sosialisasi.

“Banyak masyarakat yang komplain. Maka dari itu, mulai hari ini kami tetap melakukan sosialisasi, mengimbau, tapi tidak ada penilangan,” ujarnya.

Nantinya, lanjut Latif, kepolisian bersama stakeholder terkait akan melakukan uji emisi di beberapa titik di Jakarta. Hanya, fokusnya melakukan sosialisasi terhadap para pengendara.

“Kami akan berkoordinasi kembali dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), kami akan gencar melakukan imbauan dan sosialisasi tentang pentingnya uji emisi,” ucap Latif Usman.

57 Kendarang Terjaring Tilang Uji Emisi

Pada, Senin (1/11) kemarin, tilang uji emisi digelar di lima lokasi wilayah DKI Jakarta. Hasilnya, sebanyak 77 kendaraan bermotor ditilang.

Operasi penegakan hukum ini kerja sama Polda Metro Jaya dengan Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pada hari pertama pelaksanaan razia tilang uji emisi ini, petugas menjaring ratusan kendaraan yang melintas.

“Sebanyak 257 kendaraan dilakukan uji emisi on the spot. Total, ada 57 kendaraan yang dikenai sanksi tilang karena tidak lulus uji emisi. Rinciannya, 20 unit kendaraan roda empat dan 37 unit kendaraan roda dua,” kata Asep, Rabu (1/11).

Asep mengklaim selama ini pihaknya sangat gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal kewajiban melakukan uji emisi. Bahkan, juga memberikan edukasi kepada masyarakat dengan berbagai cara dan pendekatan.

“Sejak tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta terus menggencarkan sosialisasi kewajiban uji emisi dalam rangka perbaikan kualitas udara,” pungkasnya. (*)

Razia akan dilaksanakan di lima titik wilayah masing-masing wilayah administrasi, yakni Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Doni Hermawan mengatakan bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji emisi dikenai denda tilang. Untuk mobil dendanya Rp500.000, sedangkan sepeda motor Rp250.000.

Mengenai waktu pelaksanaannya, kata Doni lagi, disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Dia memberitahu, setiap titik razia akan melibatkan 50 personel gabungan dari Ditlantas Polda Metro Jaya dan Sudin LH.

Sementara itu, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Jhoni Eka Putra mengatakan kegiatan razia uji emisi hanya diterapkan hari Senin hingga Jumat. Tidak diberlakukan saat akhir pekan, seperti Sabtu-Minggu.

“Sabtu-Minggu nggak, cuma Senin sampai Jumat saja,” jelas Jhoni.

Adapun titik-titik pelaksanaan razia uji emisi di wilayah DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Dinas LH DKI Jakarta dan Gakkum di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur (seberang bekas terminal Pulo Gadung)

2. Sudin LH Jakarta Timur di Jalan Pemuda, Jakarta Timur (depan gedung Antam)

3. Sudin LH Jakarta Selatan di Pintu Keluar Terminal Blok M

4. Sudin LH Jakarta Utara di Jalan Lodan (sebelum GT Ancol Timur)

5. Sudin LH Jakarta Barat di Jalan Lingkar Luar Meruya. (*) 

JAKARTA, Eranasional.com – Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta memberikan sanksi administratif kepada 11 perusahaan penyumbang polusi udara.

Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan tuju di antaranya merupakan perusahaan penyimpanan batu bara.

“Dua perusahaan lagi berbahan batu bara, dan dua lagi peleburan baja,” kata Ani dalam keterangan resmi yang disiarkan Pemprov DKI Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Ani menyebutkan, pemberian sanksi yang berda-beda berdasarkan temuan pelanggaran. Dia mencontohkan, sanksi penyegelan dan penghentian sementara aktivitas untuk tiga perusahaan batu bara dan satu industry peleburan bata.

“Empat perusahaan itu dihentikan sementara operasionalnya sampai mereka memenuhi aturan pengelolaan lingkungan,” jelasnya.

Kendati demikian, Ani belum menjelaskan secara terperinci tenggat waktu yang diberikan kepada perusahaan untuk memenuhi aturan terkait pengelolaan lingkungan. Dia hanya memastikan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan terus melakukan pengawasan terhadap industri-industri di Jakarta.

“Terutama yang masih menggunakan bakar bakar batu bara dalam operasionalnya,” ucap Ani.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembatasan usia bagi pegawai kategori Penyedian Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yakni maksimal 56 tahun terhitung mulai 1 Januari 2023. Sejumlah SKPD menawarkan agar posisi pegawai usia tua itu digantikan oleh keluarga atau anaknya.

“Bapak itu punya anak yang butuh pekerjaan enggak? Kalau ada, ya sudah anaknya masuk menggantikan. Jadi sesuai, akan kami fasilitasi,” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (4/1/2023).

Hari mengungkapkan, setidaknya ada 100 pegawai PJLP usia di atas 56 tahun yang kontraknya resmi berakhir. Meski begitu, dia menyebut tidak ada gejolak di lingkungannya terkait aturan pembatasan usia ini.

“Kalau faktor usia, mungkin 100-an, tapi enggak ada gejolak atau mempermasalahkan,” ujarnya.

Solusi yang sama juga ditawarkan kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto. Dia berjanji akan mengizinkan posisi PJLP yang diberhentikan karena faktor usia akan digantikan oleh anak-anaknya.

“Jadi tidak semuanya diberhentikan. Kalau mereka minta digantikan oleh anak atau keluarganya, bisa kita coba proses,” ucap Asep.

Asep menyebut, sekitar 600 PJLP di lingkungan Dinas LH DKI Jakarta yang kontraknya telah berakhir per tanggal 31 Desember 2022 lalu.

“Pak Gubernur menyampaikan, kalau umpamanya usia 56, 57 masih bisa. Tapi kalau usia 60 sampai 70 tahun lebih baik di rumahkan saja. Kita juga memahami produktivitasnya berbeda dengan yang usia 30, 40 tahun,” katanya.

Asep mengatakan, usia 56 tahun merupakan batas usia produktif tenaga kerja. Selain itu, ada aturan batas usia penerima yang tercantum dalam persyaratan penerima jaminan kesehatan.

“BPJS Kesehatan itu mensyaratkan 56 tahun. Jadi mau tidak mau, supaya bisa ter-cover baik oleh BPJ, maka batas usianya adalah 56 tahun,” ungkap Asep.

Sebagai informasi, ketentuan batasan usia PJLP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.

JAKARTA, Eranasional.com – Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat perayaan pergantian tahun 2023 di DKI Jakarta menghasilkan total 74 ton sampah yang dikumpulkan dari lokasi keramaian yang tersebar di lima wilayah Kota Administrasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan Jumlah ini menurun 51 ton dibandingkan dua tahun sebelumnya.

“Sampah yang terkumpul pada malam perayaan pergantian tahun ini di Jakarta sebanyak 74 ton. Jumlah ini lebih kecil daripada dua tahun tahun lalu sebelum pandemi yang mencapai 125 ton,” kata Asep, dalam keterangan tertulis, Minggu, 1 Januari.

Penurunan sampah tersebut terjadi, kata Asep, salah satunya karena tahun ini merupakan perayaan yang pertama setelah pandemi COVID-19.

“Ini mungkin karena perayaan pertama setelah pandemi, massa belum seramai seperti biasanya dan relatif lebih tertib,” tuturnya.

Asep mengatakan Petugas Penyedia Jasa Lainnya (PJLP) atau yang dikenal dengan #PasukanOrangeDLH melakukan penanganan sampah tepat setelah perayaan tahun baru berakhir dan tuntas pada pukul 05.00 WIB.

“Seluruh pasukan serta armada dari Dinas Lingkungan Hidup sudah dimobilisasi dalam menangani kebersihan di area perayaan tahun baru pada pukul 00.30 WIB. Alhamdulillah kita sudah selesai membersihkan Jakarta pada pukul 05.00 WIB tadi. Sesuai target,” ungkap Asep.

Sekadar informasi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengerahkan 3.180 petugas kebersihan untuk menangani sampah setelah selebrasi pergantian tahun di seluruh titik keramaian massa yang tersebar di lima wilayah Kota Administrasi.

Adapun lima wilayah Kota Administrasi yakni Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. **