Pengadilan Negeri Depok – Daerah Eranasional.com

KPK Telusuri Sengketa Lahan Tapos, BPN Depok Berpotensi Diperiksa

Risky Andrianto — Thu, 05 Mar 2026 08:50:08 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang akan memanggil dan memeriksa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dalam pengusutan kasus dugaan suap badan usaha milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PT. Karabha Digdaya (KD) kepada Pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Selain itu Lembaga Antirasuah tersebut juga akan membidik perkara dari seluruh rangkaian proses sengketa tanah, sejak awal mulai dari proses di BPN, PT Karabha Digdaya (KD), putusan pertama PN Depok, putusan kedua hingga sampai putusan banding.

Pernyataan tersebut disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo saat memberikan keterangannya kepada awak media, Rabu, 4 Maret 2026.

“Terbuka kemungkinan (pihak BPN Depok diperiksa) untuk menjelaskan status lahan tersebut,” ujar Budi Prasetyo.

Dia menyatakan bahwa pihaknya berpeluang akan terbuka melakukan pemeriksaan terhadap BPN Kota Depok, guna mengurai secara terang status lahan yang menjadi objek sengketa di kawasan Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Kendati demikian, Budi belum bisa menjelaskan secara merinci siapa saja pihak dari lingkungan BPN Kota Depok yang akan dimintai keterangan penyidik. Namun dia menegaskan, sampai saat ini proses pendalaman masih terus berjalan.

Selain itu, Budi mengungkap penyidik tidak hanya membidik dugaan rasuah untuk mempercepat eksekusi lahan oleh PN Depok tersebut. Akan tetapi yang turut menjadi atensi lembaga antirasuah tersebut yaitu seluruh rangkaian proses sengketa tanah, sejak awal hingga putusan pengadilan.

“Kita juga akan melihat ke belakang gitu kan, bagaimana proses sejak awal sengketa ini berlangsung. Proses di BPN-nya, di PT-nya, gitu kan sampai ke putusan pertama, putusan kedua sampai banding ya, ada bandingnya juga,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui pada Jumat, 6 Februari 2026, KPK resmi mengumumkan kepada publik ada lima orang ditetapkan sebagai tersangka dari tujuh orang yang terjaring OTT pada Kamis, 5 Februari 2026 terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di PN Depok.

Kelima tersangka tersebut diantaranya yakni I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok, Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok, Yohansyah Maruanaya selaku Jurusita PN Depok, Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD), dan Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya.

Perkara ini bermula bergulir sekitar tahun 2023, ketika PN Depok mengabulkan peradilan gugatan perdata PT Karabha Digdaya (KD) dalam sengketa lahan tanah melawan ahli waris terkait bidang tanah seluas 6.500 meter persegi, di kawasan Kecamatan Tapos, Kota Depok. Kemudian putusan tersebut, dikuatkan kembali di tingkat Banding dan Kasasi.

Setelah itu berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum (Inkrah), PT Karabha Digdaya (KD) pada Januari 2025 mengajukan permohonan untuk eksekusi pengosongan lahan tersebut kepada PN Depok. Namun hingga Februari 2026, eksekusi pengosongan itu belum juga dilaksanakan. Di sisi lain, ahli waris masih mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.

PT Karabha Digdaya (KD) diketahui beberapa kali kembali mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan tersebut. Karena lahan itu akan segera dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan kawasan properti. Dalam perkembangannya, I Wayan Eka dan Bambang selaku Pimpinan PN Depok diduga meminta Jurusita, Yohansyah menjadi perantara atau “Satu Pintu” untuk berkomunikasi dengan pihak PT KD melalui Yohansyah, disampaikan permintaan fee sebesar Rp1 miliar untuk percepatan eksekusi pengosongan lahan tersebut.

Kemudian Yohansyah bertemu dengan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana di sebuah restoran wilayah Depok untuk membahas waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan sekaligus permintaan fee tersebut. Berliana menyampaikan permintaan itu kepada Direktur Utama PT KD, Trisnadi. Namun pihak PT KD menyatakan keberatan atas nilai yang dimintakannya sebesar Rp1 miliar.

Setelah negosiasi, akhirnya fee percepatan eksekusi pengosongan lahan tersebut disepakati sebesar Rp 850 juta. Selanjutnya, Wakil Ketua PN Depok, Bambang menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil yang menjadi dasar penetapan putusan eksekusi pengosongan lahan oleh Ketua PN Depok pada 14 Januari 2026. Eksekusi kemudian dilaksanakan oleh Jurusita, Yohansyah. Setelah itu, Berliana memberikan uang Rp20 juta kepada Yohansyah.

Setelah eksekusi pengosongan lahan itu dilaksanakan, pada Februari 2026, Berliana kembali bertemu dengan Yohansyah di sebuah arena lapangan golf dan menyerahkan uang Rp 850 juta. Dana itu diketahui bersumber dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo (konsultan PT. Karabha Digdaya) kepada Bank.

Dalam pemeriksaan lanjutannya, KPK juga memperoleh data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan bahwa Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan diduga menerima penerimaan lain atau gratifikasi berupa setoran penukaran valuta asing senilai Rp 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026. (**)

MA Kirim Surat ke Presiden, Pimpinan PN Depok Nonaktif Sementara

Aditya — Mon, 09 Feb 2026 11:28:33 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan untuk memberhentikan sementara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yang terjerat kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan. Keputusan tersebut diambil menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap jajaran pimpinan dan aparatur PN Depok. Meski demikian, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemberhentian secara permanen baru akan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto, menjelaskan bahwa Ketua Mahkamah Agung akan segera mengambil langkah administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pimpinan PN Depok yang terjaring OTT akan diberhentikan sementara dari jabatannya selama proses hukum berjalan. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam menjaga integritas lembaga peradilan.

Mahkamah Agung juga akan mengajukan surat usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan pemberhentian hakim, baik sementara maupun tetap, berdasarkan usulan dari Mahkamah Agung. Adapun pemecatan dengan tidak hormat baru dapat dilakukan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah inkrah.

Yanto menegaskan bahwa mekanisme ini merupakan prosedur yang harus dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jika nantinya dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap para hakim tersebut terbukti bersalah, maka Mahkamah Agung akan mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sebagai kepala negara.

Gaji dan Tunjangan Sudah Dinaikkan, Istana Sentil Hakim PN Depok yang Kena OTT

Aditya — Sat, 07 Feb 2026 12:03:08 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Istana Kepresidenan menyampaikan keprihatinan atas tertangkapnya hakim Pengadilan Negeri Depok dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah menilai kasus tersebut menjadi ironi, mengingat negara telah mengambil langkah konkret dengan menaikkan gaji dan tunjangan hakim sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan independensi lembaga peradilan.

Keprihatinan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.

Prasetyo menanggapi masih adanya aparat peradilan yang terseret kasus dugaan korupsi, meski kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim telah diberlakukan.

“Bahwa masih ada yang terjadi tentu kita prihatin. Tapi ya terus-menerus kita imbau kepada semua institusi untuk memperbaiki diri. Kalau bicara korupsi, ya bagaimana menghentikan budaya-budaya korupsi, kongkalikong, dan sebagainya,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, persoalan korupsi tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kebijakan tunggal.

Pemerintah, kata Prasetyo, menyadari bahwa peningkatan gaji dan tunjangan bukan jaminan mutlak untuk menghapus praktik korupsi secara menyeluruh. Namun kebijakan tersebut tetap ditempuh sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun sistem peradilan yang lebih bersih dan profesional.

“Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kita berharap dengan diberikan kesejahteraan itu, para hakim tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik,” kata Prasetyo.

Ia menegaskan bahwa kebijakan kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan tekanan ekonomi yang kerap dijadikan pembenaran oleh pelaku korupsi.

KY Tekankan Krisis Integritas Hakim di OTT Ketua PN Depok, Jadi Alarm Dunia Peradilan

Aditya — Sat, 07 Feb 2026 06:39:42 +0000

Depok, ERANASIONAL.COM – Komisi Yudisial menyampaikan keprihatinan dan penyesalan mendalam atas tertangkapnya Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan pengadilan tersebut dinilai mencederai marwah peradilan dan kembali membuka luka lama soal integritas aparat penegak hukum di Indonesia.

Anggota Komisi Yudisial Abhan menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi catatan serius bagi dunia peradilan nasional. Menurutnya, tertangkapnya hakim dalam kasus korupsi di tengah kondisi kesejahteraan yang relatif baik menunjukkan bahwa akar persoalan tidak terletak pada faktor ekonomi, melainkan pada integritas personal dan profesional seorang hakim.

Abhan menyampaikan bahwa negara dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan hakim, baik melalui peningkatan gaji, tunjangan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, dalih kekurangan kesejahteraan tidak dapat lagi dijadikan pembenaran atas praktik korupsi di lingkungan peradilan.

“Ini menjadi catatan dan persoalan besar. Ternyata bukan karena kesejahteraan yang memicu judicial corruption, tetapi persoalan integritas hakim,” ujar Abhan saat dimintai keterangan, Sabtu, 7 Februari 2026. Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik tajam terhadap mentalitas sebagian aparat peradilan yang masih menyalahgunakan kewenangan.

Ia menilai bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan profesi hakim. Tanpa integritas yang kuat, berbagai upaya reformasi peradilan, peningkatan kesejahteraan, dan pengawasan institusional tidak akan mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Karena itu, kasus di Pengadilan Negeri Depok harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh.

Komisi Yudisial, lanjut Abhan, berkomitmen penuh untuk turut menuntaskan perkara ini sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya. KY menyatakan akan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh KPK, sekaligus menjalankan fungsi penegakan etik terhadap hakim yang terlibat.

Siapa HZ? Anggota DPRD Depok Jadi Tergugat PT CKS, Sidang Digelar Besok

Fyan Hadi — Mon, 02 Feb 2026 05:18:22 +0000

Depok, ERANASIONAL.COM – Nama HZ, salah satu anggota DPRD Kota Depok, kembali menjadi perbincangan publik setelah tercantum sebagai tergugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan PT Cipta Karya Santosa (CKS) di Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Sebelumnya, perkara ini telah ramai diberitakan setelah mencuat informasi bahwa seorang anggota dewan berinisial HZ terseret dalam gugatan perdata terkait dugaan persoalan jual beli lahan di kawasan Sawangan, Depok.

Namun hingga kini, identitas dan peran HZ dalam perkara tersebut masih menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.

Di tengah minimnya informasi resmi, respons publik pun terbelah. Sebagian masyarakat mengaku sudah mengetahui sosok HZ, sementara sebagian lainnya masih bertanya-tanya siapa sebenarnya anggota DPRD yang dimaksud, serta sejauh mana keterlibatannya dalam gugatan yang kini bergulir di PN Depok.

HZ tercatat sebagai Tergugat III dalam perkara dengan Nomor 191/Pdt.G/2025/PN Dpk, bersama empat tergugat lainnya. Gugatan tersebut diajukan oleh PT CKS dan diklasifikasikan sebagai perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Kepala Seksi Humas PN Depok, Andry Eswin Sugandhi, menegaskan bahwa pengadilan hanya memproses perkara sesuai ketentuan hukum dan tidak dapat mengungkap detail pokok perkara selama persidangan masih berjalan.

“Jenis perkaranya PMH. Untuk substansi dan peran masing-masing pihak, itu sudah masuk pokok perkara dan akan diuji dalam persidangan,” ujar Eswin kepada wartawan, pada Selasa (27/1) lalu .

Berdasarkan informasi yang beredar, gugatan tersebut menyeret lima tergugat dan tujuh turut tergugat. Salah satu tergugat lain, berinisial YA, diketahui merupakan mantan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Depok yang sebelumnya telah divonis pidana penjara dalam kasus penipuan dan penggelapan terkait transaksi lahan di wilayah Sawangan.

Kondisi ini semakin memicu pertanyaan publik mengenai apakah terdapat keterkaitan antara gugatan perdata yang kini berjalan dengan perkara pidana sebelumnya, terutama mengingat lokasi dan objek perkara yang disebut-sebut berada di kawasan yang sama.

Meski demikian, PN Depok belum memastikan adanya hubungan langsung antara kedua perkara tersebut. Penilaian sepenuhnya akan menjadi kewenangan majelis hakim.

Sidang lanjutan perkara gugatan PT CKS dijadwalkan akan kembali digelar pada Selasa, 3 Februari 2026, dengan agenda pembuktian surat dari para tergugat.

Pengadilan memastikan agenda sidang tidak ada perubahan dan dilaksanakan secara terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat mengikuti langsung jalannya persidangan.

“Untuk Besok sesuai agenda tidak ada perubahan, dan Sidang terbuka. Masyarakat boleh hadir untuk melihat proses persidangan,” kata Eswin kepada eranasional, Senin (2/2/2026).

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, ERANASIONAL.COM masih menunggu jawaban/konfirmasi HZ, anggota DPRD Kota Depok yang bersangkutan, guna memperoleh klarifikasi terkait pencantuman namanya sebagai tergugat dalam perkara tersebut. Namun belum ada keterangan resmi yang disampaikan.

Dengan status HZ sebagai pejabat publik aktif, perkara ini dinilai tidak hanya menyangkut aspek hukum perdata, tetapi juga menyentuh dimensi kepercayaan publik dan etika jabatan.

Sidang terbuka yang akan digelar dalam waktu dekat pun dipandang sebagai momentum penting untuk mengurai peran dan posisi masing-masing pihak dalam gugatan yang kini menjadi sorotan masyarakat Depok.

Kasus Nikah Siri di Kuburan Bergulir di PN Depok, Cucu Eks Kapolri Jadi Terdakwa

Fyan Hadi — Sat, 17 Jun 2023 08:12:13 +0000

Sidang kasus nikah siri digelar di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, digelar Rabu (14/6/2023) kemarin. (Foto: Istimewa)

DEPOK, Eranasional.com – Kasus nikah siri di tempat pemakaman umum (TPU) bergulir di Pengadilan Negeri (Depok) Jawa Barat. Sidang perdana digelar pada hari Rabu (14/6) kemarin, dengan mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU).

Kasus berawal ketika Daniel (DS), yang disebut-sebut cucu dari mantan Kapolri era pemerintahan Soekarno, dilaporkan oleh DM, yang saat itu masih berstatus sebagai istri sahnya. Dia dilaporkan ke Polres Metro Depok karena nikah siri tanpa seizin istrinya dengan seorang wanita bernama Karmelia alias L.

DM melaporkan kasus nikah siri DS dan L ke Polres Metro Depok dengan Pasal 279 KUHP pada tanggal 8 September 2022 yang hukumannya 7 tahun penjara.

DM menceritakan, DS dan L menikah siri pada tanggal 23 Februari 2022 di mana dirinya saat itu merupakan istrinya yang sah.

“Mereka menikah di sebuah TPU wakaf di daerah Depok,” kata DM kepada wartawan di PN Depok, Rabu (14/6/2023).

Adapun persidangan perdana yang menjerat DS dan L itu, kata dia, digelar secara tertutup. Selanjutnya sidang akan digelar kembali hari Senin (19/6) pekan depan.

“Agenda sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan dari para saksi pelapor,” tuturnya.