Sidang batal karena pihak termohon, yakni Kepolisian RI cq Polda Metro Jaya cq Kepala Kepolisian Resor Metro Depok, tidak hadir dalam persidangan.

Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN Dpk. Praperadilan itu diajukan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Tomsir.

Sidang dipimpin hakim tunggal Yudi Dharma. Sementara Tomsir selaku pemohon diwakili tim kuasa hukum dari DPP LBH Gultom Center.

Kuasa hukum Tomsir, Haris, mengatakan pihaknya telah hadir dalam sidang perdana. Namun, agenda persidangan tidak dapat dilanjutkan karena termohon tidak hadir.

“Hari ini, kami dari DPP LBH Gultom Center sudah menghadiri sidang praperadilan dari prinsipal kami, Tomsir Benediktus Gultom. Namun, termohon Polres Metro Depok mangkir dalam persidangan, sehingga sidang kali ini gagal,” kata Haris.

Ia berharap pihak termohon hadir dalam persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada 5 Oktober 2026.

Kuasa Hukum Persoalkan Penangkapan dan Penahanan

Setelah menjelaskan ketidakhadiran termohon, tim kuasa hukum menyampaikan alasan pengajuan praperadilan.

Tomsir sebelumnya ditangkap dan kemudian ditahan pada 2 September 2026. Menurut kuasa hukum, tindakan tersebut menjadi bagian yang mereka persoalkan melalui praperadilan.

Pengacara Tomsir, Friska JM Gultom, mengatakan permohonan praperadilan telah didaftarkan ke PN Depok pada 7 September 2026.

“Besar harapan kami dalam peradilan ini adalah kami dapat meluruskan dan mendudukkan proses hukum yang saat ini sedang dialami oleh klien kami, yang menurut hemat kami di luar prosedur yang diatur KUHAP,” ujar Friska.

Menurut Friska, sebelum ditahan Tomsir telah berstatus sebagai tersangka dan menjalani kewajiban wajib lapor.

Ia mengeklaim Tomsir selalu memenuhi kewajiban tersebut serta hadir setiap kali dipanggil penyidik.

“Setiap dipanggil, hadir. Bahkan penyerahan mobil pribadinya yang menjadi barang bukti, mobilnya dihantarkan sendiri. Artinya, di sinilah terbukti Tomsir, klien kami, amat sangat kooperatif,” katanya.

Atas dasar itu, Friska mempertanyakan alasan penahanan terhadap kliennya.

“Kok tiba-tiba jam 12 siang ia sudah datang wajib lapor, malamnya Tomsir ditangkap,” ujarnya.

Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Kaitan dengan Rencana Demonstrasi

Selain mempersoalkan penangkapan dan penahanan, tim kuasa hukum juga menyampaikan dugaan mengenai latar belakang penahanan Tomsir.

Haris menduga penahanan tersebut berkaitan dengan rencana demonstrasi yang disebut akan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan.

Menurut Haris, pada 1 September 2026 terdapat dorongan dari oknum organisasi kemasyarakatan kepemudaan Batak untuk menggelar demonstrasi.

“Nah, itulah yang menjadi pertanyaan atau tanda tanya besar bahwa pada tanggal 1 September 2026 dengan adanya dorongan dari oknum ormas kepemudaan Batak yang akan melakukan demonstrasi besar. Maka diduga pada tanggal 2 September 2026 dilakukan penahanan,” kata Haris.

Pernyataan mengenai dugaan keterkaitan tersebut merupakan klaim dari tim kuasa hukum dan belum mendapat konfirmasi dari pihak kepolisian maupun pihak organisasi yang disebut.

Bantah Tomsir Terlibat Pengeroyokan

Sementara itu, terkait perkara yang menjadi dasar penahanan, Tomsir disebut ditahan dalam perkara dugaan pengeroyokan terhadap Amran Rajagukguk.

Tim kuasa hukum membantah Tomsir terlibat dalam pemukulan atau pengeroyokan tersebut.

Friska mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima tim kuasa hukum, peristiwa itu bermula dari perkelahian antara Bonar Napitupulu dan Amran Rajagukguk di sebuah lapo di kawasan Jalan Raya Jakarta-Bogor, sekitar Simpangan Depok, pada Jumat (24/7/2026).

Menurut Friska, Tomsir memang berada di lokasi kejadian, tetapi tidak berada di dalam lapo saat perkelahian berlangsung.

“Yang mana klien kami memang berada di lokasi tersebut, tetapi tidak melakukan suatu yang namanya pemukulan ataupun pengeroyokan,” kata Friska.

Friska menjelaskan Tomsir datang bersama Bonar menggunakan mobil miliknya. Setelah tiba di lokasi, Bonar turun dari mobil dan kemudian terjadi perkelahian dengan Amran.

“Tapi kalau berdasarkan informasi yang kami dapat, itu adalah perkelahian satu lawan satu,” ujarnya.

Minta Polres Depok Hadir di Sidang Berikutnya

Melalui praperadilan tersebut, tim kuasa hukum meminta hakim menguji proses penangkapan dan penahanan Tomsir berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Friska juga meminta Kapolres Metro Depok, Christian, hadir atau mengutus perwakilan dalam persidangan berikutnya.

“Salam Presisi, Bapak Kapolres. Pesan kami, bisa hadir dan janganlah Polri bisa ditekan-tekan oleh oknum ormas dalam suatu perkara hukum. Terima kasih,” pungkasnya.

Sidang praperadilan selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober 2026.

Hingga berita ini ditayangkan, Polres Metro Depok dan Amran Rajagukguk belum memberikan keterangan terkait ketidakhadiran dalam persidangan maupun menanggapi pernyataan dan dugaan yang disampaikan tim kuasa hukum Tomsir Gultom.

Petinggi badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyuap untuk percepatan eksekusi sengketa lahan di PN Depok.

Demikian terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada KPK dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/4/2026).

Adapun lahan seluas 6.520 M2 yang ingin dipercepat eksekusi berlokasi di Kelurahan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Turut serta melakukan tindak pidana memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp 850.000.000, kepada pejabat yaitu kepada I Wayan Eka Mariarta selaku Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Depok, kepada Bambang Setyawan selaku Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok dan kepada Yohansyah Maruanaya selaku Jurusita Pengadilan Negeri Depok.

“Dengan maksud supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu supaya I Wayan Eka Mariarta, Bambang Setyawan, Yohansyah Maruanaya melakukan percepatan eksekusi lahan seluas 6.520 M2 dikelurahan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat atas perkara gugatan perdata PT Karabha Digdaya melawan Sarmilih Dkk berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3665 K/Pdt/2024 tanggal 30 September 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 691/Pdt/2023/PT BDG tanggal 05 Desember 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 335/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 12 September 2023,” kata jaksa.

PT Karabha Digdaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan properti dan penyediaan jasa rekreasi yang kepemilikan sahamnya dimiliki Kementerian Keuangan sejumlah 100%.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Karabha Digdaya mengelola beberapa unit bisnis utama yaitu Penyedia Jasa Lapangan Golf yang dioperasikan melalui brand Emeralda Golf Club dan Property and Estate yang mencakup pengelolaan serta pengembangan kawasan hunian dan property
antara lain Cimanggis Golf Estate serta Cluster Umma Arsa.

Awalnya pada tahun 2022 PT Karabha Digdaya melakukan gugatan perdata terhadap Sarmilih Dkk karena melakukan perbuatan melawan hukum menempati lahan milik PT Karabha Digdaya seluas 6.520 M2 di Kelurahan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat.
Atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3665 K/Pdt/2024 tanggal 30 September 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 691/Pdt/2023/PT BDG tanggal 05 Desember 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 335/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 12 September 2023 dimenangkan oleh PT Karabha Digdaya dengan salah satu amar putusan menghukum Sarmilih Dkk untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan tersebut kepada PT Karabha Digdaya.

“Pada tanggal 14 Januari 2025 PT Karabha Digdaya menunjuk Advokat dari Kantor S&P Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Sku-001/ DIR/ PT KD/ I/ 2025 untuk membuat dan mengajukan permohonan eksekusi atas tanah objek sengketa seluas 6.520 M2 di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok,” terang jaksa.

30 Januari 2025, Kantor S&P Law Office mengirimkan surat No. 001/S&P/PT KD PMHN-EKSEKUSI/I/2025 kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok perihal Permohonan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung No. 3665 K/Pdt/2024 tanggal 30 September 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 691/Pdt/2023/PT BDG tanggal 05 Desember 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 335/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 12 September 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

“Karena pelaksanaan eksekusi belum juga dilakukan sejak tahun 2024, selanjutnya Terdakwa dan Berliana Tri Kusuma berinisiatif untuk bertemu dengan I Wayan Eka Mariarta dengan maksud agar dapat mempercepat proses pelaksanaan eksekusi oleh karena PT Karabha Digdaya ingin segera melakukan pengelolaan atas tanah tersebut. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2025 Berliana Tri Kusuma menghubungi Bambang Setyawan melalui pesan Whatsapp menanyakan apakah Direksi PT Karabha Digdaya dapat bersilaturahmi dengan I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan. Pada saat itu Bambang Setyawan menyampaikan bahwa I Wayan Eka Mariarta dan dirinya sedang dinas ke Semarang,” ujar jaksa.

Bambang disebut meminta Yohansyah bertindak sebagai satu pintu yang menjembatani kebutuhan PT Karabha Digdaya dengan PN Depok. Melalui Yohansyah, Wayan Eka dan Bambang meminta fee sebesar Rp 1 miliar kepada PT Karabha Digdaya melalui Berliana Tri Kusuma.

Berliana kemudian melaporkan permintaan fee itu kepada Trisnadi. Atas permintaan itu, PT Karabha Digdaya menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi Rp 850 juta.

Yohansyah Maruanaya menyampaikan kepada Berliana Tri Kusuma untuk “Kontribusi/ fee eksekusi” sejumlah Rp 1.000.000.000 dan telah disetujui oleh “Atasan” serta “Atas Arahan Atasan Semua Satu Pintu Di Jurusita.

Namun pada saat itu Berliana Tri Kusuma hanya menyanggupi sejumlah Rp 850.000.000 karena PT Karabha Digdaya masih harus menanggung biaya keamanan sejumlah Rp 150.000.000 dan Berliana Tri Kusuma meminta waktu untuk melaporkan lebih dulu kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya oleh karena Berliana Tri Kusuma tidak dapat memutuskannya sendiri melainkan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Terdakwa.

“Yohansyah Maruanaya menyampaikan penyerahan uang kontribusi/ fee eksekusi lahan tersebut agar dilakukan setelah proses eksekusi riil selesai dilaksanakan dan disetujui oleh Berliana Tri Kusuma,” ucap jaksa.

Pada 29 Januari 2026 kemudian dilakukan Eksekusi Riil sesuai dengan Penetapan Eksekusi Nomor: 7/ Pdt.Eks.Peng/ 2025/ PN.Dpk Jo. Nomor: 335/ Pdt.G/ 2022/ PN.Dpk Jo. Nomor: 691/ PDT/ 2023/ PT.BDG Jo. Nomor: 3665 K/ Pdt/ 2024 tanggal 14 Januari 2026 yang dilaksanakan oleh Yohansyah Maruanaya selaku Jurusita dengan disaksikan oleh Trisno Widodo, Kurnia Imam Rianandar dan Jokki Obi Mesa Situmeang.

Yohansyah lalu menemui I Wayan dan menyampaikan eksekusi lahan PT Karabha Digdaya telah selesai dilaksanakan.

“I Wayan Eka Mariarta memberikan arahan kepada Yohansyah Maruanaya untuk hati-hati dalam menerima biaya kontribusi/ fee eksekusi lahan yang sudah disepakati sebelumnya,” ungkap Jaksa.

Adapun penyerahan uang kemudian dilakukan pada Kamis tanggal 5 Februari 2026 di Emeralda Golf Club Depok. Setelah penyerahan uang, petugas KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Yohansyah.

“Tidak berapa lama kemudian petugas Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Yohansyah Maruanaya beserta 1 buah tas laptop hitam bertuliskan Lenuvo yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 850.000.000 di sekitar Emeralda Golf Club Kota Depok,” tandas jaksa.

Jaksa mendakwa Trisnadi Yulrisman dengan Pasal 605 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal VII Angka 48 Pasal 605 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kemudian, Pasal 605 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal VII angka 48 Pasal 605 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Serta Pasal 606 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal VII angka 49 Pasal 606 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. []

PT Karabha Digdaya bukanlah perusahaan swasta biasa. Berdiri dari pengelolaan aset eks-Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), perusahaan ini sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Keuangan. DJKN mengelola kepemilikan saham 100 persen, menjadikan Karabha Digdaya sebagai salah satu instrumen negara dalam menjaga dan mengoptimalkan aset hasil sitaan maupun aset strategis lain.

Perusahaan ini dikenal luas melalui pengelolaan Emeralda Golf Club dan Cimanggis Golf Estate di Depok. Kedua aset tersebut menjadi ikon bisnis properti dan rekreasi yang dikelola negara. Tidak berhenti di situ, pada 2025 Karabha Digdaya memperluas lini bisnisnya dengan meluncurkan kawasan hunian eksklusif Umma Arsa di Lingkar Kebayunan, Tapos, Depok. Grand launching dilakukan pada 26 Mei 2025, dengan target 61 unit hunian bernilai antara Rp980 juta hingga Rp1,5 miliar.

Dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2022–2026, Karabha Digdaya menegaskan fokus pada penyelesaian permasalahan lahan, peningkatan kualitas SDM di bidang estate, serta persiapan menjadi pengembang mandiri. Visi ini menunjukkan ambisi perusahaan untuk tidak sekadar mengelola aset, tetapi juga menjadi pemain aktif di industri properti nasional.

Namun, ambisi tersebut kini terguncang oleh kasus OTT KPK. Penangkapan tujuh orang, termasuk tiga pejabat PN Depok dan empat pihak dari Karabha Digdaya, menyoroti sengketa lahan Cimanggis sebagai titik konflik.

Pasalnya, tepat selang waktu satu pekan pasca eksekusi pengosongan lahan tanah oleh Pengadilan Negeri (PN) Depok pada lokasi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap dan menetapkan lima orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut pada Jumat (6/2/2026).

Adapun lima orang yang ditetapkan tersangka diantaranya yaitu Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan, Juru Sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya, Trisnadi Yulrisman dan Head of Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana Tri Kusuma.

Selain itu, Ahli waris tanah mengungkap fakta baru terkait proses penetapan status tanah hingga berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut.

Idih Sarmili selaku ahli waris menyatakan bahwa banyak sejumlah kejanggalan yang dirasakan selama proses itu bergulir dari mulai awal sebelum, gugatan, penetapan hingga dilayangkannya surat eksekusi pengosongan lahan. Terlebih saat ini, kata dia masih terdapat proses hukum yang berlanjut dengan upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI.

“Awal gelagat kejanggalan itu sudah ada saya rasakan pertama, ketika sebelum kami digugat oleh pihak PT Karabha di PN Depok. Kami pernah diberikan surat somasi karena dituding menempati lahan milik PT Karabha yang diklaim pada tahun 1996 yang sudah diratakan, namun ditahun 2000 dibangun kembali rumah oleh orang tua saya, lalu kami dipanggil dimintai klarifikasi. Nah, padahal saya bilang kalau lokasi rumah yang saya tempati itu atas nama bapak saya yaitu Sarmili telah menempati sejak lama turun temurun keluarga dan belum pernah ada transaksi jual beli dengan PT Karabha,” ujar Idih dalam keterangannya pada awak media, Minggu (8/2/2026).

Bahkan tak sampai disitu, dia menilai bahwa dugaan perampasan atau kepenguasaan lahan tanah secara paksa oleh pihak PT Karabha Digdaya itu semakin menguat dengan adanya pemanggilan dirinya oleh PT Karabha dan Kelurahan, untuk menghadiri pertemuan yang selanjutnya ada perintah agar mengosongkan lahan tersebut.

“Kalau panggilan di PT Karabha itu sudah dua kali, terus dari dua kali pertemuan itu pun kita belum ada titik temu. Kemudian pada saat itu kita belum sampai ada kesepakatan, saya dilaporkan ke Kelurahan Tapos didesak agar segera mengosongkan lahan tersebut, karena akan ada kepentingan pembangunan kawasan perumahan mewah, dan kebetulan lokasinya itu terutama rumah yang saya tempati dekat sekali dengan lapangan Golf Hall 3 Ripper, jadi di sebelah utara rumah saya itu Hall 3 Ripper, lapangan Golf Emeralda,” kata Idih.

Selain itu, Idih membeberkan dirinya sempat diundang kembali dengan pihak PT Karabha di Kelurahan untuk melakukan mediasi, namun kembali tidak mencapai adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Hingga akhirnya, diirinya mendapatkan surat pemanggilan untuk memenuhi panggilan agenda sidang pertama gugatan perdata yang dilayangkan PT Karabha, di Pengadilan Negeri Depok.

“Sebelumnya kami juga sudah pernah tiga kali melakukan mediasi di Kelurahan Tapos pada 2023, tapi tidak juga menemui kesepakatan. Bahkan pada pertemuan ketiga kalinya ketika akan membuktikan bukti-bukti dokumen atas kepemilikan tanah itu dari masing-masing pihak, Karabha tak bisa menunjukkannya, padahal kami sudah membawa. Hingga kemudian akhirnya kami mendapatkan surat pemanggilan sidang pertama gugatan PT Karabha dari PN Depok,” bebernya.

Kejanggalan lainnya yang dirasakan masih kata Idih, saat menjelang agenda sidang putusan gugatan pertama kalinya yang bergulir di Pengadilan Negeri Depok dengan nomor register : 335/Pdt.G/2022/PN. Dpk dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa sidang putusan tersebut sempat dilakukan penundaan hingga tiga kali lamanya.

“Saat sidang putusan gugatan kepada kami yang pertama kalinya oleh PT Karabhas, sidangnya itu ditunda sampai tiga kali. Ini ada apa, kami dan kuasa hukum bertanya-tanya padahal kami penasaran ingin menunggu hasil sidang putusan tersebut,” terangnya.

Setelah hasil putusan gugatan itu dimenangkan oleh PT Karabha. Idih menjelaskan dirinya melalui kuasa hukumnya kembali menempuh proses hukum selanjutnya dengan mengajukan banding hingga pada hasil putusan kasasi Mahkamah Agung.

“Kalau di PN Depok itu memang sudah ada putusan. Terus putusan pengadilan tinggi Bandung pun sudah ada putusan, untuk putusan Kasasi di Makamah Agung pun sudah ada putusan. Namun kita kan ajukan kembali upaya hukum dengan Peninjauan Kembali (PK) yang dimana hingga saat ini belum ada keputusan. Pengajuan PK itu kita ajukan saat kita terima putusan kasasi kalah, itu langsung kuasa hukum kami langsung mengajukan upaya PK,” jelas Idih.

Sambungnya, setelah adanya putusan kasasi, Idih mengatakan pihak PT Karabha juga sempat melakukan upaya pendekatan kembali terhadap dirinya dengan menawarkan sejumlah kompensasi penggantian rugi untuk pengosongan lahan tanah. Namun dia kembali menegaskan bahwa dirinya menolak penawaran tersebut karena dinilai tidak sebanding dengan hak yang dimilikinya.

“Dia pernah menawarkan ke saya untuk menerima pemberian uang kerohiman sebesar Rp100 juta hingga Rp 300 juta dengan catatan, saya tidak melanjutkan upaya hukum, tapi saya menolaknya. Akhirnya dari situ, dia cuma menawarkan ke saya kompensasi ganti rugi uang sebesar Rp 300 juta atau satu unit rumah tipe 50 dengan luas tanah 70 meter dan itu pun lokasinya ada di gang, tapi itu tetap saya tolak. Nah dari kesepakatan itu lah sampai proses terakhir hingga eksekusi belum adanya kesepakatan,” paparnya.

Menurutnya adanya sejumlah kejanggalan tersebut diduga kuat untuk mengusir dirinya dari lahan yang ditempatinya selama bertahun-tahun. Mulai dari sebelum adanya sidang gugatan, selama proses persidangan hingga menjelang eksekusi pengosongan lahan.

“Dari awal kita berproses di pengadilan ya, sampai rumah dan lahan kita kemarin itu dieksekusi, itu banyak sekali kejanggalannya. Apa lagi sampai tiba-tiba ada pemasangan plang status lahan tanah di lokasi lahan rumah kita, awalnya pakai plang kecil. Kemudian mereka setelah beberapa bulan atau tahun berikutnya pasang plang PT Karabha dengan plang yang besar. Kemudian dari BPN gitu kan, kok bisa-bisanya mereka main mengukur tanah (Constatering) tanpa adanya persetujuan dari kita gitu kan, apalagi di lokasi lahan yang belum jelas status kepemilikan tanah tersebut,” kata Idih.

Dengan banyaknya kejanggalan dalam proses penetapan status tanah ini, terlebih adanya peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut. Pihaknya berharap aparat Penegak Hukum dapat menuntaskan kasus sengketa lahan tersebut dengan menggunakan hati nurani yang jujur, transparansi dan tanpa tebang pilih, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum berlaku.

“Saya juga mengucapkan apresiasi kepada petugas KPK yang telah berhasil menangkap OTT terhadap para oknum aparat terkait pengurusan lahan tanah tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya keganjilan dan kejanggalan yang selama ini kami alami dalam berperkara hukum, bisa terus didalami, dibuka, dibedah. Sehingga kasus ini bisa terang-benderang diselesaikan sesuai dengan hukum berlaku,” pungkasnya. (**).

Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto, menjelaskan bahwa Ketua Mahkamah Agung akan segera mengambil langkah administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pimpinan PN Depok yang terjaring OTT akan diberhentikan sementara dari jabatannya selama proses hukum berjalan. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam menjaga integritas lembaga peradilan.

Mahkamah Agung juga akan mengajukan surat usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan pemberhentian hakim, baik sementara maupun tetap, berdasarkan usulan dari Mahkamah Agung. Adapun pemecatan dengan tidak hormat baru dapat dilakukan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah inkrah.

Yanto menegaskan bahwa mekanisme ini merupakan prosedur yang harus dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jika nantinya dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap para hakim tersebut terbukti bersalah, maka Mahkamah Agung akan mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sebagai kepala negara.

]]> https://daerah.eranasional.com/97786/ma-kirim-surat-ke-presiden-pimpinan-pn-depok-nonaktif-sementara/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/97762/gaji-dan-tunjangan-sudah-dinaikkan-istana-sentil-hakim-pn-depok-yang-kena-ott https://daerah.eranasional.com/97762/gaji-dan-tunjangan-sudah-dinaikkan-istana-sentil-hakim-pn-depok-yang-kena-ott#respond Sat, 07 Feb 2026 12:03:08 +0000 https://daerah.eranasional.com/97762/gaji-dan-tunjangan-sudah-dinaikkan-istana-sentil-hakim-pn-depok-yang-kena-ott Jakarta, ERANASIONAL.COM – Istana Kepresidenan menyampaikan keprihatinan atas tertangkapnya hakim Pengadilan Negeri Depok dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah menilai kasus tersebut menjadi ironi, mengingat negara telah mengambil langkah konkret dengan menaikkan gaji dan tunjangan hakim sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan independensi lembaga peradilan.

Keprihatinan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.

Prasetyo menanggapi masih adanya aparat peradilan yang terseret kasus dugaan korupsi, meski kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim telah diberlakukan.

“Bahwa masih ada yang terjadi tentu kita prihatin. Tapi ya terus-menerus kita imbau kepada semua institusi untuk memperbaiki diri. Kalau bicara korupsi, ya bagaimana menghentikan budaya-budaya korupsi, kongkalikong, dan sebagainya,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, persoalan korupsi tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kebijakan tunggal.

Pemerintah, kata Prasetyo, menyadari bahwa peningkatan gaji dan tunjangan bukan jaminan mutlak untuk menghapus praktik korupsi secara menyeluruh. Namun kebijakan tersebut tetap ditempuh sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun sistem peradilan yang lebih bersih dan profesional.

“Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kita berharap dengan diberikan kesejahteraan itu, para hakim tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik,” kata Prasetyo.

Ia menegaskan bahwa kebijakan kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan tekanan ekonomi yang kerap dijadikan pembenaran oleh pelaku korupsi.

]]> https://daerah.eranasional.com/97762/gaji-dan-tunjangan-sudah-dinaikkan-istana-sentil-hakim-pn-depok-yang-kena-ott/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/97747/ott-pn-depok-ketua-ma-sebut-hakim-korup-tak-ada-ampun https://daerah.eranasional.com/97747/ott-pn-depok-ketua-ma-sebut-hakim-korup-tak-ada-ampun#respond Sat, 07 Feb 2026 08:55:32 +0000 https://daerah.eranasional.com/97747/ott-pn-depok-ketua-ma-sebut-hakim-korup-tak-ada-ampun Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Mahkamah Agung Sunarto menyampaikan sikap tegas menyusul tertangkapnya Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menegaskan bahwa Mahkamah Agung tidak akan memberikan sedikit pun toleransi atau belas kasihan kepada hakim yang terlibat praktik korupsi, karena perbuatan tersebut dinilai telah mencederai marwah lembaga peradilan.

Pernyataan itu disampaikan Sunarto melalui sebuah video yang dibagikannya kepada publik. Dalam rekaman tersebut, Sunarto berbicara di hadapan forum internal dan menekankan bahwa tidak ada ruang kompromi bagi hakim yang terbukti melakukan pelayanan transaksional dalam menjalankan tugasnya. Ia menyebut pilihan bagi hakim yang terjerat kasus korupsi hanya dua, yakni mengundurkan diri atau menjalani proses hukum hingga berujung pidana penjara.

“Pilihannya cuma dua, berhenti atau penjara. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak ada belas kasihan sedikit pun. Kita matikan nurani kita demi menjaga marwah lembaga kita,” kata Sunarto dalam pernyataannya yang dikutip Sabtu, 7 Februari 2026. Ucapan tersebut menjadi penegasan sikap Mahkamah Agung dalam merespons kasus korupsi di lingkungan peradilan.

Sunarto menambahkan bahwa Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan advokasi hukum kepada hakim yang terlibat tindak pidana korupsi. Menurutnya, pemberian advokasi justru akan bertentangan dengan upaya menjaga kehormatan dan kredibilitas lembaga peradilan di mata publik.

“Mahkamah Agung tidak boleh memberi bantuan advokasi karena yang bersangkutan telah mencederai lembaga Mahkamah Agung,” ujar Sunarto. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut berlaku untuk semua kasus serupa, termasuk kasus operasi tangkap tangan yang menjerat pimpinan Pengadilan Negeri Depok.

]]> https://daerah.eranasional.com/97747/ott-pn-depok-ketua-ma-sebut-hakim-korup-tak-ada-ampun/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/97736/ky-tekankan-krisis-integritas-hakim-di-ott-ketua-pn-depok-jadi-alarm-dunia-peradilan https://daerah.eranasional.com/97736/ky-tekankan-krisis-integritas-hakim-di-ott-ketua-pn-depok-jadi-alarm-dunia-peradilan#respond Sat, 07 Feb 2026 06:39:42 +0000 https://daerah.eranasional.com/97736/ky-tekankan-krisis-integritas-hakim-di-ott-ketua-pn-depok-jadi-alarm-dunia-peradilan Depok, ERANASIONAL.COM – Komisi Yudisial menyampaikan keprihatinan dan penyesalan mendalam atas tertangkapnya Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan pengadilan tersebut dinilai mencederai marwah peradilan dan kembali membuka luka lama soal integritas aparat penegak hukum di Indonesia.

Anggota Komisi Yudisial Abhan menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi catatan serius bagi dunia peradilan nasional. Menurutnya, tertangkapnya hakim dalam kasus korupsi di tengah kondisi kesejahteraan yang relatif baik menunjukkan bahwa akar persoalan tidak terletak pada faktor ekonomi, melainkan pada integritas personal dan profesional seorang hakim.

Abhan menyampaikan bahwa negara dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan hakim, baik melalui peningkatan gaji, tunjangan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, dalih kekurangan kesejahteraan tidak dapat lagi dijadikan pembenaran atas praktik korupsi di lingkungan peradilan.

“Ini menjadi catatan dan persoalan besar. Ternyata bukan karena kesejahteraan yang memicu judicial corruption, tetapi persoalan integritas hakim,” ujar Abhan saat dimintai keterangan, Sabtu, 7 Februari 2026. Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik tajam terhadap mentalitas sebagian aparat peradilan yang masih menyalahgunakan kewenangan.

Ia menilai bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan profesi hakim. Tanpa integritas yang kuat, berbagai upaya reformasi peradilan, peningkatan kesejahteraan, dan pengawasan institusional tidak akan mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Karena itu, kasus di Pengadilan Negeri Depok harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh.

Komisi Yudisial, lanjut Abhan, berkomitmen penuh untuk turut menuntaskan perkara ini sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya. KY menyatakan akan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh KPK, sekaligus menjalankan fungsi penegakan etik terhadap hakim yang terlibat.

]]> https://daerah.eranasional.com/97736/ky-tekankan-krisis-integritas-hakim-di-ott-ketua-pn-depok-jadi-alarm-dunia-peradilan/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/97721/kasus-ott-ketua-pn-depok-riwayat-kekayaan-capai-rp-1-miliar-disorot https://daerah.eranasional.com/97721/kasus-ott-ketua-pn-depok-riwayat-kekayaan-capai-rp-1-miliar-disorot#respond Sat, 07 Feb 2026 03:46:37 +0000 https://daerah.eranasional.com/97721/kasus-ott-ketua-pn-depok-riwayat-kekayaan-capai-rp-1-miliar-disorot Depok, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap aparatur penegak hukum. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta, dalam sebuah OTT yang diduga berkaitan dengan praktik suap penanganan eksekusi perkara perdata. Penangkapan ini menambah daftar panjang aparat peradilan yang terseret kasus dugaan korupsi, sekaligus kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Selain I Wayan Eka Mariarta, KPK juga mengamankan empat orang lainnya dalam operasi tersebut. Mereka adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan, Juru Sita PN Depok Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman, serta Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya Berliana Tri Ikusuma. Seluruh pihak yang ditangkap langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari permohonan eksekusi putusan perdata terkait sengketa lahan yang diajukan oleh PT Karabha Digdaya. Putusan tersebut sebenarnya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak tahun 2024. Namun, hingga waktu yang cukup lama, eksekusi atas putusan itu tak kunjung dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok.

Dalam proses itulah, menurut KPK, muncul dugaan adanya permintaan imbalan agar eksekusi perkara dapat dipercepat. Yohansyah Maruanaya selaku juru sita diduga menjadi perantara dalam menyampaikan permintaan fee dari pimpinan pengadilan kepada pihak perusahaan. Besaran awal yang diminta disebut mencapai Rp 1 miliar dan dikaitkan langsung dengan percepatan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa permintaan tersebut berasal dari Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan. Permintaan itu kemudian disampaikan secara tidak resmi kepada pihak PT Karabha Digdaya melalui Berliana Tri Ikusuma. Namun, pihak perusahaan menyatakan keberatan atas nominal yang diminta karena dianggap terlalu besar.

Setelah melalui komunikasi lanjutan, para pihak akhirnya disebut menyepakati angka Rp 850 juta sebagai fee percepatan eksekusi perkara. KPK menduga kesepakatan inilah yang kemudian berujung pada transaksi yang menjadi dasar operasi tangkap tangan. Lembaga antirasuah menilai praktik semacam ini mencederai prinsip peradilan yang bersih, independen, dan bebas dari intervensi kepentingan.

]]> https://daerah.eranasional.com/97721/kasus-ott-ketua-pn-depok-riwayat-kekayaan-capai-rp-1-miliar-disorot/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97662/wakil-ketua-pn-depok-terjaring-ott-kpk-diduga-terkait-pengurusan-perkara https://eranasional.com/97662/wakil-ketua-pn-depok-terjaring-ott-kpk-diduga-terkait-pengurusan-perkara#respond Thu, 05 Feb 2026 15:58:59 +0000 https://eranasional.com/97662/wakil-ketua-pn-depok-terjaring-ott-kpk-diduga-terkait-pengurusan-perkara Depok, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis sore, hingga malam (5/2/2026).

Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto. Dia membenarkan bahwa pihak yang terlibat dalam operasi tangkap tangan tersebut berasal dari unsur Aparat Penegak Hukum (APH).

“Diamankan APH (Aparat Penegak Hukum),” ujar Fitroh melalui pesan singkatnya kepada wartawan seperti yang dilansir dari berbagai media massa online, Kamis (5/2/2026).

Meski begitu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto belum memberikan pernyataan merinci terkait kasus apa yang tengah didalami, termasuk berapa orang yang terjaring serta barang bukti apa saja yang diamankan dalam operasi tersebut.

Sambungnya, Fitroh juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan barang bukti uang ratusan juta rupiah dalam temuan OTT tersebut. Diduga kasusnya berkaitan dengan pengurusan perkara.

“Ya (ada kaitannya dengan suap pengurusan perkara, red),” terang Fitroh. (**)

Berdasarkan informasi jadwal persidangan yang diakses melalui laman resmi PN Depok, sidang yang digelar pada Selasa (27/1/2026) sejatinya mengagendakan pembuktian surat dari para tergugat serta bukti surat Turut Tergugat I.

Namun, persidangan tersebut akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan pada 3 Februari 2026 dengan agenda yang sama.

Kepala Seksi Humas PN Depok, Andry Eswin Sugandhi, membenarkan adanya penundaan sidang tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa sidang tetap dibuka dan berjalan sebelum akhirnya ditunda oleh majelis hakim.

“Sidang hari ini tetap berjalan, hanya saja ditunda. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 3 Februari 2026 dengan agenda yang masih sama, yakni pembuktian surat dari para tergugat,” ujar Eswin kepada wartawan di PN Depok.

Menurut Eswin, pada persidangan sebelumnya majelis hakim menerima penyerahan bukti surat dari kuasa Tergugat V serta kuasa Turut Tergugat I. Sementara pada sidang lanjutan nanti, para tergugat lainnya juga akan mendapat kesempatan yang sama untuk menyerahkan bukti.

“Setiap tergugat diberikan hak yang sama untuk menyampaikan bukti suratnya. Prosesnya dilakukan bergiliran,” jelasnya.

Dalam perkara ini, tercatat terdapat lima orang tergugat, termasuk anggota DPRD Kota Depok berinisial HZ, serta tujuh pihak lainnya yang berstatus sebagai turut tergugat. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Merry Herianah, dengan Dwi Djauhartono sebagai Panitera Pengganti.

Berdasarkan data perkara, gugatan yang diajukan PT Cipta Karya Santosa diklasifikasikan sebagai perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Para tergugat dalam perkara ini masing-masing berinisial YA, FR, HZ, KSE, dan AB.

Saat ditanya mengenai substansi perkara serta dugaan keterkaitannya dengan kasus jual beli lahan di wilayah Bojongsari, Depok, Eswin enggan memberikan penjelasan lebih rinci.

Ia menegaskan bahwa pengadilan hanya memproses perkara sesuai hukum acara, sementara pokok perkara menjadi kewenangan majelis hakim.

“Jenis perkaranya PMH. Untuk detailnya saya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena perkara masih berjalan,” ungkapnya.

Diketahui, salah satu tergugat berinisial YA merupakan mantan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Depok yang saat ini tengah menjalani hukuman pidana. Pada Juli 2024 lalu, YA divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam perkara penipuan dan penggelapan terkait kerja sama pembangunan perumahan di atas lahan seluas 11.205 meter persegi di kawasan Bojongsari, Sawangan, Depok.

Dalam kasus pidana tersebut, YA diduga menerima uang senilai Rp2 miliar dari sejumlah pihak untuk pembelian lahan, namun kemudian mengalihkan lahan tersebut kepada pihak lain.

Baca halaman selanjutnya……………………….

Putusan itu dibacakan langsung oleh hakim tunggal dalam persidangan yang dipimpin oleh Anak Agung Niko Brama Putra pada Kamis, 30 Januari 2025.

Humas PN Depok, Andry Eswin mengatakan bahwa hakim telah menolak gugatan anggota DPRD itu.

“Jadi prapid-nya yang diajukan oleh pemohon RK ditolak,” kata dia.

Eswin menjelaskan, bahwa prapradilan ini terkait dengan proses penetapan tersangka.

“Pegawai PN Depok Acungkan Senpi ke Warga,” tulis narasi di video yang ramai di media sosial.
Juru bicara Pengadilan Negeri Depok, Andry Eswin, mengkonfirmasi bahwa pelaku di video adalah pegawainya.

“Benar itu adalah pegawai kami,” ungkapnya saat dihubungi, Senin (12/8/2024).

Dihubungi terpisah, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana, menyebut aksi ini diduga dipicu selisih paham antara terduga pelaku dengan korban. Isunya soal pembongkaran bangunan.

“Ada perselisihan paham antar warga soal pembongkaran bangunan. Lalu pelaku mengambil airsoft gun untuk menakuti pelapor,” kata Arya dikonfirmasi, Senin (12/8/2024).

Arya mengatakan, sempat terjadi aksi saling dorong hingga menyebabkan pelapor terluka.

“Terjadi saling dorong mendorong dan pelapor terluka, laporan di Polsek Bojongsari, sudah diproses,” jelas dia.

Lebih lanjut, Arya bilang pihaknya mendapati fakta bahwa izin dari kepemilikan airsoft gun telah kedaluwarsa.

“Untuk airsoft gun izinnya mati, dan kita sedang proses (soal) laporan penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkannya sama kepemilikan senjata airsoft gunnya,” pungkasnya.