Terkait alasan penghentian operasional, Supian menegaskan bahwa hal tersebut merupakan keputusan internal perusahaan operator. Pemerintah tidak terlibat dalam aspek manajerial maupun operasional sehari-hari angkot tersebut. Ia menyebut bahwa hingga saat ini belum ada intervensi atau dukungan langsung dari pemerintah terhadap operasional layanan Mikrotrans D10A.
Angkot AC ini sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 2024 di masa kepemimpinan Wali Kota sebelumnya, Mohammad Idris. Kehadirannya saat itu dianggap sebagai inovasi dalam transportasi publik di Depok, dengan menawarkan fasilitas pendingin udara serta sistem pembayaran non-tunai menggunakan kartu elektronik. Rute yang dilalui mencakup sejumlah titik strategis seperti Terminal Depok, Siliwangi, kawasan KSU, hingga Grand Depok City.
Meski membawa konsep modern, dalam praktiknya layanan ini menghadapi tantangan, terutama dalam hal jumlah penumpang. Salah satu pengemudi, Deni Endarto, mengungkapkan bahwa tingkat keterisian penumpang selama ini belum mencapai target perusahaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang diduga memengaruhi keputusan operator untuk menghentikan layanan.
Deni mengaku hanya menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional perusahaan dan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Namun, ia juga tidak menampik adanya kekecewaan dari sebagian masyarakat yang selama ini mengandalkan angkot AC sebagai sarana transportasi harian. Menurutnya, layanan tersebut memang memiliki segmen pengguna tersendiri, terutama mereka yang menginginkan kenyamanan lebih saat bepergian.
Dari sisi pengamat, Djoko Setijowarno menilai bahwa penghentian operasional ini menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan transportasi publik. Ia menyebut bahwa sejak awal operator terlalu optimistis tanpa dukungan subsidi yang memadai. Menurut Djoko, dukungan pemerintah sangat penting untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi umum, terutama yang berbasis pelayanan publik.
Tinggalkan Balasan