Djoko juga menyoroti potensi pemanfaatan dana dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber pembiayaan transportasi publik. Ia mencontohkan praktik di daerah lain seperti Kabupaten Magelang yang mengalokasikan sebagian dana tersebut untuk mendukung operasional angkutan pedesaan. Menurutnya, langkah serupa dapat diterapkan di Depok untuk memperkuat sistem transportasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa transportasi publik tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Tanpa intervensi pemerintah, layanan seperti angkot modern berisiko sulit bertahan karena harus bersaing dengan kendaraan pribadi dan layanan transportasi berbasis aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas agar transportasi umum tetap menjadi pilihan utama.
Dengan berhentinya Mikrotrans D10A, pemerintah Kota Depok dihadapkan pada tantangan untuk segera menghadirkan solusi yang tidak hanya menggantikan layanan yang hilang, tetapi juga meningkatkan kualitas sistem transportasi secara keseluruhan. Integrasi antar moda, dukungan pembiayaan, serta perencanaan yang matang menjadi kunci agar perubahan ini tidak justru merugikan masyarakat.
Ke depan, masyarakat berharap adanya kepastian layanan transportasi yang terjangkau, nyaman, dan mudah diakses. Pengalaman dari operasional angkot AC ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih baik dan berkelanjutan di Kota Depok.
Tinggalkan Balasan