Mantan perwira tinggi TNI itu juga menyoroti kewenangan aparat militer dalam menangani kegiatan masyarakat sipil. Ia menilai pembubaran acara diskusi bukan termasuk bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI.
TB Hasanuddin mengatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan Undang-Undang TNI telah mengatur secara rinci tugas OMSP yang dapat dijalankan oleh TNI. Namun, menurutnya, tidak ada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada TNI untuk membubarkan kegiatan diskusi atau pemutaran film masyarakat.
“Tidak ada satu pun tugas OMSP yang menyebut TNI berwenang membubarkan kegiatan nonton bareng atau diskusi masyarakat dengan alasan apa pun,” katanya.
Ia menambahkan apabila terdapat pihak yang menilai isi film atau kegiatan tersebut bermasalah, maka langkah yang seharusnya ditempuh adalah melalui jalur dialog, klarifikasi, maupun penyampaian argumentasi secara terbuka, bukan melalui pembubaran kegiatan.
“Kalau ada pihak yang menilai isi film tidak tepat atau provokatif, maka seharusnya dibantah dengan data, klarifikasi, dan argumentasi. Bukan dengan pembubaran kegiatan,” tutur TB Hasanuddin.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa urusan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewenangan aparat kepolisian. Jika memang terdapat potensi gangguan kamtibmas, maka TNI seharusnya berkoordinasi dengan Polri sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau memang ada potensi gangguan kamtibmas, seharusnya TNI segera berkoordinasi dengan kepolisian yang memang memiliki kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai aturan perundang-undangan,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan