Ia menilai inklusivitas tidak hanya berkaitan dengan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap perbedaan pandangan.
Menurutnya, pelabelan terhadap pihak-pihak yang kritis sebagai agen asing atau “penjajah baru” berpotensi menutup ruang dialog dan mempersempit partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
“Balai Inklusi Sulawesi Selatan berupaya memastikan setiap kelompok, termasuk mereka yang menyuarakan kritik, memiliki ruang yang aman untuk didengar. Jika hanya ada satu narasi yang dianggap benar, maka semangat Bhinneka Tunggal Ika dan demokrasi akan tergerus,” ujarnya.
Abdul Rahman juga menolak anggapan bahwa organisasi masyarakat sipil merupakan ancaman bagi negara.
Menurutnya, banyak OMS justru menjadi mitra pemerintah dalam mendampingi masyarakat, mengawasi kebijakan publik, hingga memberikan edukasi kepada warga.
“Menganggap semua kritikus sebagai musuh adalah kesalahan besar. Justru mereka sering menunjukkan persoalan yang luput dari perhatian pemerintah,” katanya.
Terkait kritik terhadap akademisi, Abdul Rahman menegaskan bahwa kebebasan akademik merupakan prinsip yang harus dijaga.
Menurutnya, dosen dan peneliti memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan hasil riset secara objektif, termasuk ketika temuannya mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Akademisi memiliki tanggung jawab etis untuk menyampaikan kebenaran ilmiah. Jika penelitian menunjukkan sebuah kebijakan berpotensi merugikan masyarakat, maka mereka wajib menyampaikannya. Kolaborasi antara pemerintah dan kampus harus dibangun atas dasar kesetaraan dan saling menghormati, bukan intimidasi,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan