Pernyataan Abdul Rahman mendapat respons dari sejumlah akademisi dan aktivis di Sulawesi Selatan.
Beberapa dosen dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar menilai kritik tersebut penting untuk menjaga ruang kebebasan akademik.
Mereka khawatir narasi yang berkembang dapat menimbulkan chilling effect, yakni kondisi ketika akademisi enggan menyampaikan hasil penelitian karena takut dicap sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
Di sisi lain, sebagian pendukung pemerintah menilai pernyataan Prabowo merupakan bentuk ketegasan terhadap kritik yang dianggap tidak konstruktif.
Namun, ada pula masyarakat yang berharap perbedaan pandangan tersebut tidak memperlebar polarisasi di tengah publik.
Abdul Rahman juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.
“Demokrasi diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Jangan sampai kita kembali pada situasi ketika kritik dianggap ancaman. Inklusi berarti memberi ruang bagi semua suara, baik yang mendukung maupun yang mengkritik, selama berada dalam koridor hukum,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Istana Negara terkait kritik yang disampaikan Direktur Balai Inklusi Sulawesi Selatan tersebut. []
Tinggalkan Balasan