Andi Muhammad Imam mengungkapkan bahwa perjuangan tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2019 melalui kesepakatan dengan Bupati Gowa yang saat itu masih menjabat. Dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga poin yang disepakati.

Pertama, revisi Perda tentang Lembaga Adat Daerah. Kedua, pengembalian pengelolaan Istana Balla Lompoa kepada keluarga kerajaan untuk dikelola bersama pemerintah daerah. Ketiga, pengukuhan Somba ri Gowa sebagai Raja Gowa.

“Dari tiga poin itu, hanya pengukuhan Somba ri Gowa yang sudah terlaksana. Sementara revisi perda dan pengembalian pengelolaan Balla Lompoa belum pernah direalisasikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, keluarga kerajaan baru kembali menggelar aksi setelah masa jabatan bupati yang menandatangani kesepakatan tersebut berakhir.

“Selama beliau masih menjabat, kami menghormati proses dan menunggu realisasi kesepakatan. Karena masa jabatannya sudah selesai dan dua poin kesepakatan belum dipenuhi, maka sekarang kami kembali menyuarakan tuntutan ini,” pungkas Andi Muhammad Imam.