Saudara-saudaraku sekalian…

Kami menghormati Pemerintah Kabupaten Gowa. Kami menghormati DPRD Kabupaten Gowa. Kami menghormati seluruh institusi negara.

Namun penghormatan tersebut tidak boleh menghilangkan hak masyarakat adat untuk menyuarakan keadilan.

Baca Juga
Kecelakaan Maut di Proyek Hotel Mega Kuningan, Crane Patah Timpa Pekerja
Kasus Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi, Polda NTT Siapkan Pemeriksaan Bupati Kupang
Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi

Selama bertahun-tahun, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah telah menimbulkan polemik, perpecahan, dan dualisme di tengah masyarakat adat Gowa.

Peraturan tersebut dinilai telah menjauhkan hakikat lembaga adat dari akar sejarah dan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur.

Adat yang seharusnya tumbuh dari masyarakat hukum adat justru ditempatkan dalam konstruksi birokrasi yang memunculkan konflik berkepanjangan.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang bersejarah ini, atas nama Putra Mahkota Kesultanan Gowa dan atas nama keluarga besar masyarakat adat Kesultanan Gowa, saya menyampaikan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

Pertama, mendesak Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD Kabupaten Gowa untuk segera mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah, serta menyusun peraturan daerah yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengakuan terhadap lembaga adat yang memiliki kedudukan setara dengan kesultanan-kesultanan lain di Nusantara.

Kedua, meminta Pemerintah Daerah mengakui kedudukan pemimpin adat, yaitu Sombayya ri Gowa, sebagai representasi masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta sejalan dengan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, meminta Pemerintah Daerah mengawal dan mendukung proses penobatan Putra Mahkota menjadi Sombayya ri Gowa ke-39, yakni Andi Muhammad Imam Daeng Situju bin Andi Kumala Idjo Daeng Sila Karaengta Lembang Parang Sultan Malikussaid II Batara Gowa III.

Keempat, meminta Pemerintah Daerah memulihkan kedaulatan Sultan beserta hak pengelolaan kawasan Istana Balla’ Lompoa sebagai bagian dari penghormatan negara terhadap institusi adat, sebagaimana penghormatan yang diberikan kepada kesultanan-kesultanan lain di Indonesia.

Kelima, menolak segala bentuk politisasi adat yang berpotensi memecah belah persatuan masyarakat Gowa