Berawal dari Perkara Pidana
David mengatakan persoalan tersebut sebelumnya telah diproses melalui jalur pidana.
PN Medan melalui Putusan Nomor 580/Pid.B/2026/PN Mdn tertanggal 25 Juni 2026 menyatakan terdakwa berinisial T terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat.
Menurut David, putusan tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam persidangan perkara pidana itu, kata dia, turut terungkap bahwa T sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi atas nama PT TSI.
Majelis hakim mempertimbangkan bahwa sejak Surat Kuasa tertanggal 29 Februari 2024 berlaku, T tidak lagi menerima kuasa dari Direktur Utama PT TSI.
PT TSI juga mempersoalkan proses pencairan dana melalui 54 lembar cek tersebut.
David menilai bank tidak melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap spesimen tanda tangan Direktur Utama serta tidak melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan yang berwenang.
“Fakta-fakta tersebut menjadi dasar kami mempersoalkan penerapan prinsip kehati-hatian dan SOP bank ini,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh transaksi dilakukan secara tunai dalam jumlah besar. Dana hasil penarikan kemudian disebut disetorkan kepada pihak yang tidak dikenal dan tidak memiliki afiliasi dengan PT TSI.
“Seharusnya berdasarkan SOP bank, setiap fasilitas kredit yang ditarik harus dipindahbukukan ke rekening debitur. Jadi jelas dalam perkara ini bank telah dibobol karena pelanggaran SOP oleh karyawannya,” tegas David.
Tinggalkan Balasan