Atas persoalan tersebut, PT TSI turut menggugat jajaran Direksi dan Dewan Komisaris bank BUMN tersebut.
Perusahaan mendalilkan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta pengendalian internal berjalan dengan baik. Sementara Dewan Komisaris dinilai memiliki kewajiban melakukan pengawasan.
Sebelum mengajukan gugatan, David mengatakan pihaknya telah mengirimkan somasi dan tuntutan pertanggungjawaban kepada para pihak terkait.
Namun, hingga gugatan didaftarkan, PT TSI mengaku tidak memperoleh tanggapan maupun langkah korektif dari pihak-pihak tersebut.
Minta Transaksi Dinyatakan Tidak Sah
Dalam gugatannya, PT TSI meminta PN Medan menyatakan penarikan fasilitas KMK melalui 54 lembar cek senilai Rp124,4 miliar tidak sah dan batal demi hukum.
Perusahaan juga meminta penghapusan bunga dan denda. Selain itu, PT TSI meminta pengembalian bunga yang telah ditarik hingga 23 Oktober 2025 sebesar Rp288.265.240,71 serta penghitungan ulang penggunaan fasilitas KMK Revolving.
PT TSI turut meminta pemulihan kualitas kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, dari Kolektibilitas 4 atau diragukan menjadi Kolektibilitas 1 atau lancar.
Menurut David, pemulihan kualitas kredit tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan usaha PT TSI yang berkaitan dengan ribuan karyawan.
“Kami menghormati proses peradilan dan akan membuktikan seluruh dalil gugatan berdasarkan dokumen, fakta hukum, serta putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.
“Yang kami harapkan adalah pemulihan hak-hak PT TSI dan adanya pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami klien kami,” sambung David. []
Tinggalkan Balasan