5 Parpol Kepung Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, Wacana Pemakzulan Bergulir

Soroti Bantuan Banjir dan Beasiswa

Persoalan berikutnya berkaitan dengan dukungan anggaran untuk masyarakat.

Lima parpol tersebut mendesak Pemkab Tapteng segera merealisasikan rekomendasi DPRD mengenai bantuan bagi korban banjir serta alokasi beasiswa yang bersumber dari APBD 2026.

Hazmi juga menyinggung adanya perbedaan sikap politik dalam merespons rekomendasi tersebut.

Menurut dia, hanya PDI Perjuangan yang disebut tidak menyetujui rekomendasi terkait penyaluran bantuan.

“Hanya PDI Perjuangan yang diketuai oleh Masinton Pasaribu tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan tersebut,” kata Hazmi.

Untuk menguji sekaligus membuka persoalan pengelolaan keuangan daerah, koalisi lima parpol menyatakan siap melakukan pembahasan terbuka terhadap APBD Tapteng 2025 dan 2026.

Mereka bahkan mengusulkan agar proses tersebut melibatkan lembaga negara maupun pihak independen, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, KPK, aparat penegak hukum (APH), serta pengamat anggaran.

“Kami menyatakan siap duduk bersama membedah APBD 2025–2026 dengan melibatkan Kemendagri, Kemenkeu, BPK, BPKP, KPK, APH, serta pengamat anggaran,” jelas Hazmi.