Wacana Pemakzulan Masinton
Persoalan anggaran dan tata kelola pemerintahan tersebut kemudian bermuara pada opsi politik yang lebih serius.
Lima parpol menyatakan akan membawa dugaan penyelewengan anggaran kepada aparat penegak hukum.
Di sisi lain, mereka juga membuka kemungkinan menggunakan mekanisme politik melalui DPRD Tapteng untuk mengusulkan pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu.
“Selain itu mempertimbangkan langkah politik formal melalui DPRD Tapteng hingga tahap pemakzulan,” tegas Hazmi.
Sikap politik tersebut disampaikan secara terbuka di Pandan, Tapteng, Jumat (4/9).
Deklarasi itu dihadiri sejumlah pimpinan parpol, di antaranya Ketua DPD Partai NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani, Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang, Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapteng Heni Satika Simanjuntak, Ketua DPC PKB Tapteng Abdurrahman Sibuea, serta Ketua DPD PAN Tapteng Martanto Siregar.
Mendagri Turunkan Tim untuk Mediasi
Wacana pemakzulan tersebut kemudian mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan Kemendagri telah mengirim tim ke Tapanuli Tengah untuk memediasi konflik antara pemerintah daerah dan lima parpol tersebut.
“Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana (Tapteng),” kata Tito saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (9/9).
Tito mengatakan, tim Kemendagri akan memfasilitasi komunikasi antara Pemkab Tapteng dan lima pimpinan parpol.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan tata kelola pemerintahan yang berkembang menjadi konflik politik di daerah.
“Iya untuk mediasi,” ujar Tito singkat. []

Tinggalkan Balasan