Namun, angka harga tersebut perlu dibedakan antara harga resmi di tingkat pangkalan dan harga yang muncul di pasar eceran.
Pemerintah daerah Morowali sendiri pada Juni 2026 telah melakukan koordinasi bersama Pertamina untuk menggelar operasi pasar LPG 3 kg subsidi sekaligus menjaga ketersediaan gas melon agar tepat sasaran.
Artinya, dugaan adanya LPG dari Sulsel yang masuk ke Morowali maupun Kendari masih perlu dibuktikan melalui penelusuran rantai distribusi dan data penyaluran resmi.
DPRD Minta Distribusi LPG Ditelusuri
DPRD Sulsel meminta Pertamina melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap agen dan jalur distribusi LPG 3 kg.
Data jumlah tabung yang disalurkan dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk mengetahui apakah distribusi berjalan sesuai alokasi.
Penelusuran dapat dilakukan mulai dari jumlah LPG yang keluar dari titik distribusi, agen penerima, pangkalan tujuan hingga volume yang benar-benar diterima masyarakat.
Jika ditemukan agen atau pihak lain yang terbukti menyalurkan LPG subsidi tidak sesuai peruntukan, DPRD mendorong adanya sanksi tegas.
Langkah tersebut dinilai penting karena LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang distribusinya ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu.
Kementerian ESDM sendiri menyediakan daftar subpenyalur LPG 3 kg berdasarkan provinsi, termasuk Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari tata kelola penyaluran LPG bersubsidi.
Dengan demikian, persoalan kelangkaan LPG 3 kg di Sulsel tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah pasokan.
Pengawasan terhadap jalur distribusi dari hulu hingga pangkalan juga menjadi kunci untuk memastikan gas subsidi tidak beralih ke wilayah lain atau jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.
DPRD Sulsel pun meminta Pertamina memastikan setiap tabung LPG yang dialokasikan untuk masyarakat Sulsel benar-benar sampai ke konsumen sasaran, sekaligus menelusuri dugaan adanya kebocoran distribusi menuju luar daerah. []
Tinggalkan Balasan