BUNGO- Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bungo, Jambi Dharmawan angkat bicara menyingakapi dalam hal ini dan sampai hari ini hangat dibincangkan ke publik tentang aksi mogok kerja padahal sebenarnya bukan seperti itu.
“Bukan mengancam mogok kerja atau sidang paripurna jadi waktu dua bulan yang lalu komisi II DPRD Bungo itu memanggil Badan Keuangan Pemerintah Daerah (BKPD) yaitu mempertanyakan keuangan daerah termasuk dengan anggaran bisa menjadi defisit, kenapa bisa uang perjalan dinas sampai hari ini belum dibayar,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh wartawan, Bungo Jumat (13/8)
Lebih lanjut Politisi PKS mengatakan setalah rapat itu keadaan anggota komisi I, II, dan III DPRD Bungo bergabung menyampaikan apabila uang perjalan dinas tidak cair dalam waktu dekat besok pagi tidak cair, kami tidak akan hadir rapat paripurna pidato pertama Bupati terpilih setelah 14 hari dilantik di ruangan sidang.
Poltisi PKS menegaskan tida ada kata mogok kerja, dan tidak ada kata tidak mau menjalankan fungsinya. Dalam waktu berjalan, pada hari itu video dibuat untuk dikirim ke group wa anggota DPRD Bungo.
“Kenapa video itu dibuat supaya aspirasinya tersampaikan kepada pimpinan. Jadi pimpinan menyingkapi maksudnya seperti apa, mungkin dalam waktu bejalan dan setelah sekian bulan lagi tidak cair, adanya oknum yang merasa tidak terima seolah olah ini mempermalukan pihak pemerintah dan pimpinan. Maka video itu beredar entah siapa oknum yang mengedarkannya” papar Dharmawan.
Ia mengatakan mau mempermalukan orang lain tetapi intitusi juga kena imbasnya, saat ini yang saya melihat tentang hangatnya perbincangan dikarenkan anggota dewan itu mogok kerja disebabkan oleh uang perjalanan dinas tidak cair.
“Kami menekankan bahwa anggota dewan tidak melakukan aksi mogok, dan para anggota dewan terus melakukan fungsinya seperti hadir dalam rapat paripurna, walaupun beberapa anggota dewan tidak hadir pada saat rapat paripurna,” tegasnya
Ia mengatakan para anggota dewan hadir saat rapat paripurna untuk mendengarkan pidato Bupati terpilih pada tanggal 29 Juni 2021 untuk periode 2021-2024. Jadi yang mengherankan adanya debat mengenai hal itu dibeberapa media televisi swasta, selama ini saya tidak berbicara tentang persoalan DPRD dan Pemerintah.
Tetapi berbicara pemerintah dan DPRD harus duduk bersama mengenai persoalan ini karena menyangkut dengan perbincangan masyrakat di tengah publik
Saat ini, kata politis PKS sangat menyayangkan kita tidak mengetahui seperti apa langkah untk menyikapi persoalan ini kalau bicara angka seperti apa dan bicara kenerja bagaimana. Karena banyak sekali penyampaian ke publik yang tidak sesuia dengan sebenarnya.
“Agar pimpinan DPRD Bungo dan Pemerintah Daerah harus membuat statemen tentang beredarnya vidio beberapa anggota DPRD yang melakukan aksi di dalam video tersebut, tapi sampai saat ini belum ada kedudukan tersebut antara pemerintah dan DPRD tentang beredarnya vidio itu “ujarnya
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan