PEKALONGAN – Banjir dan rob yang terjadi di sebagian wilayah Kota Pekalongan, Jawa Tengah selama 10 tahun belakangan terjadi akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah (land subsidence) mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menggelontorkan anggaran Rp 1.240.000.000.000 untuk membantu penanganan banjir rob di Kota Pekalongan.

“Alhamdulillah, anggaran Rp1,24 triliun dari Pemerintah Pusat untuk penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan sudah turun,” kata Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid saat sosialisasi dengan tokoh masyarakat di Guest House, Selasa (5/10/2021) malam.

Dia juga mengungkap jika  kontrak kerja sudah ditandatangani, sehingga proses pekerjaan fisik sudah bisa dimulai Oktober 2021. Aaf menambahkan, Proyek tersebut akan dikerjakan selama kurang lebih 3 tahun,” lanjut Aaf.

“Meski ada beberapa pihak yang kontra. Kami eksekutif dan legislatif, termasuk warga yang terdampak mendukung pembangunan penanganan banjir dan rob. Bahkan mereka senang, karena ini menjadi harapan besar kita semua agar banjir dan rob bisa cepat tertangani,” kata Aaf.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, Muhammad Azmi Basyir yang turut hadir pada acara tersebut juga mengaku mendukung program tersebut.

“Saya pribadi dan mewakili lembaga DPRD setuju. Kami menghimbau kepada masyarakat, supaya memahami esensi dan bagaimana susahnya mendapat proyek ini karena anggaran dari Pemerintah Pusat,” kata Azmi kepada eranasional.com.

“Dan pemerintah tidak menutup ruang untuk diskusi. Jika tidak setuju, mari kita diskusikan terlebih dahulu. Harapan saya supaya masyarakat ikut mensukseskan proyek ini,” pungkas Azmi.

Sementara itu, KH Amir Ghozali salah satu tokoh masyarakat dari Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara meminta Pemerintah Kota Pekalongan untuk memperhatikan pengawasan jalannya proyek tersebut dan menindak tegas pihak yang menentang proyek itu.

“Tolong diperhatikan pengawasan proyek ini. Dan kalau memang semuanya sudah setuju, semoga Pemkot bisa menindak tegas oknum-oknum yang menghambat kelancaran pembangunan proyek pengendali banjir dan rob ini,” ujar KH Amir Ghozali.

Menanggapi bagaimana pengawasan jalannya proyek, Dani Prasetio Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) mengatakan, pihaknya akan membangun kantor disekitar proyek tersebut.

“Untuk pengawasan, nanti akan kami bangun kantor disekitar proyek untuk memudahkan pemantauan dan pengaduan dari masyarakat. Selain itu, kami juga akan membuka lapangan kerja bagi warga,” kata Dani.

Reporter: em-aha