Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria

Eranasional.com – Ajang penyelenggaraan Formula E hingga kini masih terus menjadi polemik.

Yang terbaru, kini perhelatan ini dipermasalahkan karena tender sirkuit Formula E yang dinilai tidak transparan.

Sejumlah pihakpun ikut dimintai keterangan terkait hal tersebut.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria enggan bicara banyak tentang proses tender tersebut.

Orang nomor dua di DKI itu melemparkan bola panas dugaan proses tender tertutup itu kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penanggungjawabnya.

“Itu sudah jadi tanggung jawab Jakpro yang ditunjuk Pemprov, silakan dicek ke Jakpro prosesnya. Tapi, semua proses lelang pengadaan konstruksi semuanya itu melalui proses tahapan-tahapan yang ada,” ucapnya di Balai Kota, Senin (7/2/2022).

Sebagai informasi, proses tender sirkuit Formula E sempat gagal di akhir Januari 2022 kemarin.

Proses tender pun terpaksa diulang hingga akhirnya baru ditetapkan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama sebagai pemenangnya pada pekan lalu.

Walau diulang Ariza memastikan, standar operasional prosedur (SOP) lelang sudah dijalankan dengan baik.

“Kita ini kan bukan setahun dua tahun, tapi sudah belasan sampai puluhan tahun di Jakarta ini melaksanakan lelang, prosesnya, mekanismenya, SOP, aturannya, semua memang harus sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujarnya.

Di sisi lain, penentuan pemenang tender pembuatan trek Formula E dinilai tergesa-gesa dan terlalu dipaksakan.

Hal ini diungkapkan politisi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai stres mempersiapkan ajang balap mobil bertenaga listrik ini.

Pasalnya, persiapan gelaran Formula E yang akan diselenggarakan awal Juni 2022 mendatang terus dikejar waktu.

“Kami tahu apa yang Pak Anies rasakan, pasti pusing kalau ini tidak bisa tereksekusi, ada baiknya beliau cek langsung, dan monitor setiap harinya,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (6/2/2022).

“Jangan sampai mengecewakan. Kami bisa rasakan stressnya Gubernur Anies,” tambahnya menjelaskan.

Sebagai informasi, pembangunan trek Formula E harus selesai dua bulan jelang balapan.

Artinya, Pemprov DKI hanya punya waktu kurang lebih 3 bulan hingga April mendatang untuk menyelesaikan lintasan balap.

Setelah lintasan jadi, kemudian pihak operator Formula E (FEO) dan otoritas balap dunia (FIA) akan mengecek sirkuit yang dibuat itu.

Bila tidak memenuhi standar tinggi yang sudah ditentukan, maka sirkuit tersebut terancam tak bisa digunakan.

“Tentu masih ada beberapa kecemasan terkait pelaksanaan Formula E, tapi kami berharap kecemasan-kecemasan ini tidak akan terjadi,” ujarnya.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI ini berharap, Anies program ini tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaida prinsip good corporate governance.

Dengan demikian diharapkan potensi pelanggaran yang bisa terungkap di masa depan bisa dihindari.

“Kami berharap proses pelaksanaannya tetap menjunjung tinggi transparansi, jangan seolah olah tendernya tidak jelas seperti tiba-tiba ada pemenang, jangan sampai kasus ketidakjelasan feasibility study terulang kembali karena sampai saat hasil revisinya tidak pernah dipaparkan,” tuturnya.

Terlebih, ada uang rakyat yang digunakan untuk menggelar Formula E. Jumlahnya pun tak sedikit, mencapai Rp560 miliar.

Anggaran yang diambil dari APBD DKI ini digunakan untuk membayar commitment fee atau uang komitmen Formula E pada 2019 dan 2020 lalu.

“Kami harap program ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, benar benar bisa menggerakan perekonomian Jakarta seperti janji manis Pak Anies. Karena uang yang sudah dikeluarkan begitu besar,” kata Anggara.