Kondisi bukit sampah yang sudah overload di TPA Degayu, Kota Pekalongan. Foto : Abdul Hakim

Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan terus melakukan upaya untuk mengurangi jumlah sampah dan meningkatkan pengolahan sampah di Kota Pekalongan.

Salah satunya, rencana membangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Komunal guna menggerakkan warga untuk mengelola sampah.

Hal ini dilakukan sebagai pola pendekatan pengelolaan sampah pada skala komunal atau kawasan dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan bahwa, permasalahan sampah maupun limbah yang kian menumpuk terutama yang berada di sungai tidak hanya bisa diatasi sendiri oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Namun, juga melibatkan upaya kerja keras, koordinasi dan peran aktif antar kepala daerah sekitar serta seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Apaun program pemerintah dan biaya yang dikeluarkan, kalau masyarakat tidak peduli dengan lingkungannya membuang sampah sembarangan. Maka ini akan sia-sia, semua pihak harus bersinergi baik pemerintah, forkopimda dan elemen masyarakat,” terangnya.

“Sedangkan untuk mengatasi sampah maupun limbah terutama yang ada di sungai ini tidak bisa kita lakukan sendiri, karena sungai Kota Pekalongan, hulunya berada di Kabupaten Batang dan hilirnya di Kota dan Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

“Tinggal kita komunikasi terus kepada dua daerah tetangga kita itu, mudah-mudahan bisa terwujud TPA Komunal yang melingkupi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang,” lanjut Aaf, sapaan akrab Walikota, Senin (14/3/2022).

Menurut Aaf, dengan komunikasi antar kepala daerah yang terus dilakukan ini diharapkan rencana pembangunan TPA Komunal bisa segera terwujud dalam waktu dekat.

Hal tersebut dikarenakan, agar upaya ini memberikan dampak positif untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir sampah, meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesadaran warga dalam mengelola sampah rumah tangga.

“Yang menjadi problem adalah Kabupaten Batang ini pada Bulan Mei nanti sudah habis masa jabatan Pak Wihaji dan Pak Suyono, mudah-mudahan pejabat Plt nanti bisa lebih komunikatif dan meneruskan kebijakan,” katanya.

“Sebab, Pj itu kan tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis, tetapi apapun akan kami usahakan terus,” tandasnya. (em-aha).