Pemukiman kumuh di Muara Angke, Jakarta Utara. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, Eranasional.com – Jumlah penduduk miskin ekstrem di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, per Maret 2022 jumlahnya sebanyak 95.688 Orang.

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus mengatakan seharusnya tidak ada lagi penduduk Jakarta yang mengalami kemiskinan ekstrem. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai program bantuan sosial (bansos) terkait pengentasan kemiskinan.

Tavip pun menyebutkan, penanganan kemiskinan esktrem erat kaitannya dengan penanganan stunting.

“Logika seharusnya enggak ada penduduk miskin ekstrem di Jakarta, khususnya jika dikaitkan dengan bantuan-bantuan di Pemprov DKI yang cukup banyak,” kata Tavip di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Dia menilai selama ini Pemprov DKI telah mengintervensi masyarakat miskin kota dengan beragam skema bantuan sosial. Karena itulah, Tavip meyakini ada faktor lain yang mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan ekstrem di Jakarta.

Sebagai informasi, bantuan sosial yang selama ini tersedia di Jakarta antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Pekerja Jakarta, dan Pangan Bersubsidi.

Dia pun mempertanyakan ketepatan sasaran pemberian bantual sosial itu, dan harus segera dicari akar permasalahannya.

“Inilah justru sedang dicari akar persoalannya. Makanya nanti dari profiling di lapangan itu harapannya bisa ditemukan,” ujarnya.

Senada dengan Tavip, Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana menyatakan semestinya tidak ada lagi penduduk miskin ekstrem di Jakarta jika bantuan sosial diterima oleh seluruh warga miskin.

“Hasilnya berbanding terbalik dengan teori semestinya,” kara Suryana.

“Seandainya warga DKI Jakarta itu telah menerima seluruh treatmen pengentasan kemiskinan, seharusnya miskin ekstrem di DKI Jakarta sudah tidak ada. Tapi faktanya, dari BPS masih menemukan baik di survey sosial ekonomi nasional yang diselenggarakan bulan Maret sampai September, setiap tahunnya masih ada sampel-sampel rumah tangga yang teridentifikasi sebagai penduduk miskin ekstrem,” sambungnya.

Karena itulah, ungkap Suryana, dalam waktu dekat pemerintah akan memverifikasi data kemiskinan ekstrem di lapangan. Setelah itu, akan ditentukan langkah intervensi terbaik menuntaskan masalah ini.

“Arahan dari Pj (Penjabat) Gubernur DKI Jakarta tadi, akan menelusuri siapa, di mananya akan melakukan verifikasi data, kemudian dilakukan semacam intervensi terbaik apa yang harus dilakukan agar kemiskinan ekstrem di Jakarta bisa dituntaskan,” imbuhnya.