BANDUNG, Eranasional.com – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, hal ini merupakan ikhtiar Pemkot Bandung dalam memberikan hak administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, ditargetkan 10.000 mahasiswa memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Kota Bandung memiliki 18.000 ASN, hampir 100 persen sudah memiliki IKD. Setelah itu kami baru menerapkan kepada masyarakat umum,” ujar Yana.
Untuk mempercepat program tersebut, Pemkot Bandung pun menggait seluruh perguruan tinggi negeri (PTN).
“Dengan bantuan seluruh PTN di Bandung yang diawali di UPI, semoga bisa mempercepat pemberian penerapan IKD di masyarakat Kota Bandung,” ucapnya.
Selain itu, Yana berharap, pemerintah pusat juga bisa turut menyosialisasikan IKD kepada fasilitas layanan publik lainnya.
“Karena masih ada juga beberapa fasilitas layanan publik yang belum bisa menerima IKD. Jadi, kami mohon bantuan sosialisasinya juga, sehingga pelayanan akan semakin baik ke depannya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Pemkot Bandung memperoleh piagam penghargaan apresiasi dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atas peran dan dukungannya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Dirjen Dukcapil Republik Indonesia, Teguh Setyabudi mengapresiasi kinerja Dukcapil di Kota Bandung. Ia berharap, wilayah lain bisa menerapkan yang telah dilakukan Kota Bandung.
“Saya sudah mengunjungi Disdukcapil Kota Bandung, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan Disdukcapil Kota Bandung bisa dilaksanakan di kota-kota lainnya,” harapnya.
Ia mengatakan, peran Disdukcapil akan semakin penting ke depannya. Sebab Disdukcapil merupakan backbone atau tulang punggung layanan publik.
“Data-data untuk kebijakan pemerintah juga berangkat dari Disdukcapil. Bisa dikatakan Disdukcapil merupakan backbone dari kebutuhan dalam mengakses layanan publik,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini IKD memang masih baru bisa diakses di Android. Sedangkan untuk iOS sedang dilakukan pembahasan.
“Rencananya Mei atau pascalebaran, iOS sudah bisa digunakan untuk akses IKD,” tuturnya.
Menurutnya, IKD bisa menjadi salah satu solusi atas permasalahan kelangkaan blangko Dukcapil.
“Dengan IKD akan ada efisiensi kebutuhan blangko. Karena akan semakin banyak kebutuhan untuk membuat KTP ke depannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Rektor UPI, Prof. Dr. M. Solehuddin menuturkan, kegiatan ini akan diselenggarakan di 15 titik sekitar kampus UPI selama tiga hari. Target sasarannya yakni dosen, karyawan, dan mahasiswa.
“UPI memiliki 1.500 dosen, 1.500 karyawan, dan lebih dari 45.000 mahasiswa. Target kita semoga bisa memfasilitasi 10.000 mahasiswa membuat IKD,” tutur Solehuddin.
Untuk memantau berlangsungnya kegiatan tersebut, ia akan berkeliling meninjau langsung ke setiap fakultas.
“Saya akan mengunjungi tiap fakultas untuk memastikan kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal,” katanya.
Salah satu mahasiswa yang telah membuat IKD, Voni Fitria dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) angkatan tahun 2020. Voni mengaku dengan adanya aplikasi untuk membuat IKD bisa lebih menghemat waktu dan efektif.
“Biasanya bisa diproses mandiri. Paling ke Disdukcapil hanya untuk urusan lain finalnya. Jadi lebih menghemat waktu dan efektif,” ungkap Voni.
Menurutnya, aplikasi pembuatan IKD relatif lancar dan arahannya pun jelas. Namun, setelah selesai membuat akun ada sedikit hambatan.
“Setelah selesai membuat akun agak ngelag, sedikit loading. Mungkin bisa lebih dipercepat lagi supaya lebih sat set,” harapnya.
Tinggalkan Balasan