Tema pembangunan 2021 berupaya untuk peningkatan daya saing daerah di berbagai sektor. peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dengan tujuan utama adalah peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat.
DPRD Kota Depok melalui badan anggaran DPRD kota depok telah menyelenggarakan serangkaian rapat kerja terkait APBD Tahun 2021 ini, yaitu:
rapat kerja pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) APBD tahun anggaran 2021 pada tanggal 28, 29 agustus 2020;
Rapat kerja pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2021 pada tanggal 4 – 5 oktober 2020;
Rapat kerja finalisasi pembahasan rancangan kua dan ppas APBD tahun anggaran 2021 pada tanggal 6 oktober 2020; dan
Rapat Kerja pembahasan RAPERDA tentang APBD tahun anggaran 2021 pada tanggal 11-14 november 2021.
dalam rancangan APBD tahun anggaran 2021 kebijakan umum pendapatan daerah adalah mengoptimalkan pencapaian pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan manajemen.
Pengelolaan keuangan daerah, serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk mendanai belanja operasi termasuk di dalamnya belanja pegawai,belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dan mengalokasikan belanja modal serta belanja tidak terduga.
Prioritas dan plafon anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah kota depok tahun 2021 dan janji wali kota dan wakil wali kota sebagai bagian dari kebijakan pembangunan tahun 2021. adapun prioritas pembangunan daerah kota depok tahun 2021 sebagai berikut:
peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
Pemenuhan Sanitasi dasar;
Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah;
Impelementasi dan pengendalian tata ruang;
Daya saing dan ketahanan ekonomi;
Penurunan angka pengangguran;
Percepatan penurunan stunting;
Peningkatan peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa;
Penanganan lansia, anak terlantar dan disabilitas;
Kualitas sumber daya manusia;
Transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan (smart government)
Selanjutnya kebijakan pembiayaan tahun anggaran 2021 diarahkan terutama untuk menutup defisit anggaran akibat tingginya kebutuhan belanja daerah.
Penerimaan pembiayaan akan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa) yang angkanya masih bersifat prediksi sementara.
Dalam pembahasan raperda APBD tahun 2021 salah satu yang utama memastikan terpenuhinya anggaran belanja daerah yang bersifat mandatory spending untuk anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dana kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
selanjutnya membahas penyesuaian, perubahan, maupun pergeseran dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2021 berupa program serta kegiatan pemerintah kota depok tahun 2021 yang merupakan kumpulan kegiatan perangkat daerah pemerintah kota depok yang disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2021.
Tinggalkan Balasan