Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri  Bahtiar. (Foto: Dokumen Pribadi)

Hal ini dimaksudkan agar memberikan dampak yang signifikan. Pihaknya telah dikomunikasikan kepada Wakil Menteri Desa PDTT.

“Saya komunikasikan juga kemarin kepada Wakil Menteri Desa, mungkinkah dilakukan imbauan ini 40 persen, supaya memberikan dampak signifikan. Jadi sifatnya imbauan. Imbauan ini bukan hukum. Hukum itu Peraturan Menteri Desa PDTT dan peraturan teknis lainnya,” jelasnya.

Menurut Bahtiar, hal ini tidak menjadi polemik jika memahami apa yang dimaksud imbauan.

“Ini sesuatu yang tidak mengikat dan tidak dipaksa, suka rela saja. Kalau mau mengikuti Alhamdulillah, kalau tidak kita juga tidak akan marah-marah,” pungkasnya.

“Mungkin saudara kita yang tidak memahami ini perlu penjelasan. Justru saya mengundang kawan-kawan yang memiliki pandangan berbeda terhadap ini, mungkin tidak mendapat informasi. Saya mengundang langsung untuk berdialog dengan kami, terhadap apa yang kami maksudkan. Saya Penjabat Gubernur terbuka pada masukan, mungkin ada kritikan dalam menjalankan pemerintahan ini,” terang Bahtiar.