Depok, ERANASIONAL.COM – Menjelang Pilkada Depok 2024 yang dijadwalkan pada 27 November mendatang, sorotan publik mulai mengarah tajam kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok.

Pasalnya, meskipun kampanye telah memasuki fase krusial, sosialisasi dari KPU di media massa hampir tidak terlihat.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari kalangan wartawan yang mempertanyakan penggunaan anggaran besar untuk sosialisasi Pilkada, yang kabarnya mencapai Rp 73 miliar.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, dengan tegas mengkritik lemahnya upaya KPU dalam menggerakkan sosialisasi.

Ia menyatakan, meskipun KPU menargetkan partisipasi pemilih naik dari 60% menjadi 80%, upaya sosialisasi yang dilakukan sangat minim, terutama di media lokal yang seharusnya menjadi garda terdepan.

“Sosialisasi Pilkada Depok nyaris tidak terlihat, padahal anggaran yang disiapkan mencapai Rp 73 miliar. Itu uang rakyat, seharusnya dipergunakan dengan maksimal untuk memberikan informasi kepada masyarakat,” ungkap Rusdy di kantor PWI Depok, Jalan Melati, Pancoran Mas, Selasa, 8 Oktober 2024.

Rusdy juga menyoroti adanya dugaan monopoli media yang dilakukan KPU dalam sosialisasi Pilkada. Ia menegaskan bahwa KPU hanya bekerja sama dengan satu media tertentu, mengabaikan media lainnya.

Padahal, keberagaman media sangat penting agar informasi Pilkada bisa tersebar luas dan merata.

“Sosialisasi tidak bisa hanya mengandalkan satu media saja, apalagi kalau media itu punya afiliasi politik. Itu sudah melanggar prinsip netralitas KPU. Semua media harus mendapatkan bagian anggaran sosialisasi secara merata,” tegasnya.